Paradoks Warga RI: Tetap Gemar Berdonasi di Tengah Tekanan Ekonomi

Bisnis.com, SEMARANG — Tekanan ekonomi yang tercermin dari tingkat inflasi serta penurunan daya beli tidak menyurutkan niat masyarakat Indonesia untuk berdonasi. Berdasarkan laporan World Giving Report (WGR) 2026, masyarakat Indonesia mampu menyumbang 1,55% dari pendapatannya. Angka tersebut jadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi tersebut menciptakan paradoks, terlebih di tengah impitan ekonomi yang harus ditanggung kelas menengah di Indonesia. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menjelaskan bahwa paradoks tersebut semakin terlihat di tengah krisis.

“Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, solidaritas sosial masyarakat justru semakin menguat,” ujar Mudrajad, Senin (13/7/2026).

Mudrajad menjelaskan bahwa paradoks donasi itu sulit untuk dijelaskan secara logis. Di Indonesia, faktor keagamaan berperan signifikan untuk mendorong seseorang melakukan donasi dalam bentuk infak, zakat, ataupun sedekah. Kegiatan amal itu bahkan telah menjadi bagian dari budaya maupun kebiasaan sosial di Tanah Air.

Kebiasaan itu tak cuma diterapkan di Indonesia. Bagi diaspora, kebiasaan untuk berdonasi itu juga terlihat salah satunya ketika mahasiswa Indonesia di London menggelar kegiatan "Jumat Berkah" yang umum dijumpai di Tanah Air. "Kegiatan tersebut mendapat perhatian karena menghadirkan kembali nilai-nilai kepedulian sosial yang mulai jarang ditemukan di negara-negara maju," jelas Mudrajad.

Selain faktor budaya, Mudrajad menambahkan bahwa perkembangan teknologi digital ikut memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuan. Terlebih dengan rendahnya biaya transaksi untuk melakukan donasi. Selain itu, Mudrajad menilai meningkatnya kesadaran publik terhadap persoalan kemiskinan, bencana, pendidikan, dan kesehatan turut mendorong masyarakat untuk terlibat membantu sesama.

"Persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Seperti halnya dalam ajaran agama, sebutnya, melalui ibadah puasa mengajarkan umat untuk merasakan kondisi hidup dalam keterbatasan. Pengalaman tersebut mampu menumbuhkan empati dan kepekaan sosial,” ujarnya Mudrajad dalam keterangan tertulisnya.

Mudrajad menyebut bahwa paradoks donasi di tengah tekanan ekonomi itu menunjukkan kuatnya modal sosial masyarakat di Indonesia. Inisiatif untuk bergotong royong menjadi indikator ketahanan sosial yang penting. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan perlambatan ekonomi maupun melemahnya daya beli masyarakat.

"Kini yang paling banyak menikmati kue pembangunan ialah 20% orang yang terkaya dan 40% golongan menengah, sementara yang paling miskin sedikit. Hal tersebut berbalik dari teori Barat yang mengatakan kalau ada pertumbuhan ekonomi, maka akan menetes ke bawah lewat trickle-down effect. Di Indonesia justru trickle-up, muncrat ke atas semua," ungkap Mudrajad.

Sebagai penopang perekonomian nasional, Mudrajat menegaskan bahwa kelas menengah perlu mendapatkan perlindungan. Kategori ini menopang konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak, dan aktivitas filantropi. Untuk itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi agar pendapatan riil masyarakat tidak tergerus inflasi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas juga menjadi kebutuhan mendesak.

Pembangunan ekonomi yang produktif tetap menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan secara permanen, kata Mudrajat. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi agar bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. “Filantropi bukan sekadar memberikan, tetapi membantu masyarakat agar memiliki keterampilan, memiliki kesempatan, dan mampu menciptakan penghidupan yang layak,” pungkasnya.