Pemerintah tengah menggodok skema harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, khususnya pemilik kapal berukuran 30 gross ton (GT) hingga 200 GT. Pengkajian ini menyusul tingginya beban operasional kapal, di mana konsumsi BBM disebut mencapai sekitar 70% dari total biaya operasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pemerintah sedang merumuskan sejumlah alternatif terkait harga BBM bagi kapal nelayan. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan mengenai skema maupun besaran harga khusus yang akan diberikan.
“Belum diputus, sedang dirumusin. Ada beberapa alternatif tapi belum diputusin,” kata Trenggono seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Trenggono menuturkan, para nelayan dengan kapal berukuran 30 GT hingga 200 GT menyampaikan aspirasi kepadanya agar bisa mendapatkan harga BBM yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang berlaku saat ini. Ia pun memastikan penetapan harga BBM untuk nelayan akan diputuskan dalam waktu dekat.
“Ya intinya yang diusulkan, mereka usulnya mintanya kan murah, tapi kami akan ada hitungan. Nanti tunggulah minggu ini,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Lotharia Latif menjelaskan, selama ini kapal nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT menggunakan BBM industri dengan harga yang berlaku umum. Kondisi tersebut dinilai cukup membebani pelaku usaha karena komponen BBM menjadi biaya terbesar dalam operasional kapal.
“Makanya pemerintah sekarang justru menjembatani, ingin supaya mereka tetap bisa operasional,” kata Latif.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menyebut pemerintah juga tengah menghitung kebutuhan BBM untuk nelayan hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan tambahan BBM untuk nelayan mencapai sekitar 400 ribu kiloliter (kl).
“Ini mengenai ketersediaan BBM untuk nelayan. Jadi, ini kami lagi menghitung berapa kebutuhan untuk nelayan dan juga bagaimana ketersediaan BBM sampai akhir tahun. Jadi, yang untuk nelayan kita butuh sekitar 400 ribu kiloliter lagi,” kata Yuliot.
Yuliot menambahkan, saat ini terdapat dua skema BBM bagi nelayan, yakni BBM subsidi untuk kapal di bawah 30 GT dan BBM nonsubsidi untuk kapal di atas 30 GT. Pemerintah masih membahas formulasi kebijakan bagi pengguna BBM nonsubsidi tersebut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
“Ini kan ada dua. Yang pertama, ada yang subsidi di bawah 30 GT dan juga ada yang non-subsidi di atas 30 GT. Jadi, ini masih dibahas sama Pak Menko (Airlangga),” kata Yuliot.
Komentar (0)