JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji mengatakan, biaya pendidikan yang layak pada seorang siswa seharusnya mencapai Rp 18 juta per tahun.
Nilai tersebut didapat dengan menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik, serta berbagai regulasi yang berlaku.
Sarmuji membeberkan, kajian itu mendapati bahwa biaya mendidik satu anak bukan hanya soal dana operasional sekolah yang selama ini dicakup BOS.
Sebab, ada tiga lapis biaya yang harus dihitung bersama, yakni biaya operasional sekolah, biaya pendidik, dan biaya yang harus ditanggung langsung oleh keluarga.
Baca juga: Bahlil Minta MKGR Panaskan Mesin Politik Golkar Jelang Pemilu 2029
"Untuk jenjang SD, misalnya, kalau ketiga lapisan itu dijumlahkan, biaya yang sesungguhnya layak mencapai sekitar Rp 18 juta per anak per tahun. Sementara BOS yang diterima sekolah hanya Rp 900.000, kurang dari 5 persen dari total kebutuhan," ujar Sarmuji, dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
"Sehingga, kita tidak memberi standar yang sekadarnya saja. Angka Rp 18 juta itu memang akan bisa menjadikan seorang siswa untuk lebih maju dan bisa bersaing dengan peradaban lain di dunia," sambung dia.
Melihat biaya pendidikan siswa layak mencapai Rp 18 juta per tahun, Sarmuji pun mempertanyakan kecukupan kebutuhan siswa melalui dana BOS.
Dia menyadari, kebutuhan anggaran pendidikan yang layak bagi anak tak bisa dipenuhi seluruhnya oleh negara.
Baca juga: Mahfud MD Usul KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah demi Selamatkan Sistem Hukum
"Tentu angka Rp 18 juta saat ini tidak bisa negara sampai bisa mencukupi Rp 18 juta, ya. Tentu ada biaya tetap akan ada biaya yang ditanggung oleh orangtua. Ada yang bisa jadi masih pendidik masih harus ya memberikan jasanya meskipun pembayarannya tidak optimal," tutur Sarmuji.
"Tetapi setidak-tidaknya kita ingin ada peningkatan secara gradual biaya operasional siswa, operasional sekolah yang selama ini diberikan oleh pemerintah. Kita meng-endorse supaya terjadi hitung-hitungan yang lebih rasional, ada peningkatan, dan ada juga sisi keadilannya," tambah dia.
Sarmuji berpendapat, besaran biaya yang ideal di tiap daerah berbeda.
Dia mencontohkan, besaran biaya pendidikan yang ideal di Jakarta, Jawa Tengah, hingga di Papua Pegunungan pasti berbeda.
Baca juga: Mahfud MD Sebut TNI hingga Kejaksaan Juga Perlu Direformasi
Akan tetapi, Sarmuji mendorong pemerintah untuk meningkatkan dana BOS, supaya bisa memenuhi biaya pendidikan yang layak.
"Hal-hal itu yang kita dorong supaya di satu sisi ada peningkatan dana BOS, kita review kembali, dan syukur-syukur bisa ditingkatkan. Di sisi yang lain kita juga mengusulkan supaya lebih berkeadilan mempertimbangkan beban baik daerah maupun jenis satuan pendidikannya," imbuh Sarmuji.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)