REPUBLIKA.CO.ID, SERANG – Legalitas usaha dan sertifikasi halal semakin menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang kemitraan dan pembiayaan. Namun, masih banyak pelaku UMKM di tingkat desa yang belum memiliki dokumen tersebut karena keterbatasan informasi dan pendampingan.
Baca Juga
UMKM Halal: Kunci Penguatan Ekonomi Umat di Tengah Persaingan Bisnis
Vietnam Perkuat Wisata Halal, Incar Pasar Muslim Indonesia
MUI: Produk Bernuansa Erotis tak Dapat Sertifikat Halal
Merespons kondisi itu, tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar workshop legalitas usaha dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.
Ketua Tim Pengabdian Untirta Vega Yoesepa Pamela mengatakan, banyak pelaku UMKM telah menghasilkan produk yang inovatif, tetapi belum didukung legalitas usaha yang memadai.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Peningkatan pengetahuan mengenai legalitas merupakan langkah awal yang strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses terhadap pembiayaan dan kemitraan, serta mempersiapkan UMKM agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan,” ujar Vega dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pendampingan mengenai pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Menurut Vega, dokumen-dokumen tersebut menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk memperkuat daya saing sekaligus memenuhi persyaratan memasuki pasar yang lebih luas.
Ia menjelaskan, minimnya pengetahuan mengenai prosedur perizinan masih menjadi salah satu penyebab pelaku usaha menunda pengurusan legalitas. Karena itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya interaksi selama sesi diskusi, terutama terkait kendala teknis pengurusan dokumen. Hasil evaluasi juga menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan nilai rata-rata naik dari 45,3 persen sebelum pelatihan menjadi 93 persen setelah kegiatan.
Salah seorang peserta, Sunaiah, mengatakan pelatihan tersebut memberikan pemahaman mengenai manfaat legalitas bagi pengembangan usaha.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami. Sekarang saya jadi lebih memahami mengapa legalitas usaha itu penting dan apa manfaatnya bagi perkembangan usaha yang kami jalankan. Materinya juga disampaikan dengan jelas,” katanya.
Program tersebut merupakan bagian dari hibah Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Pendanaan 2026.
Melalui pendampingan tersebut, Untirta berharap semakin banyak UMKM yang memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan daya saing serta memperluas akses ke pasar formal.
Komentar (0)