S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia di level investment grade.
Dalam pengumuman di laman resminya pada Senin (13/7), lembaga pemeringkat tersebut menegaskan kembali peringkat kredit Indonesia di level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek, dengan prospek (outlook) tetap stabil.
“Kami menegaskan kembali (affirm) peringkat kredit sovereign Indonesia pada level ‘BBB’ untuk jangka panjang dan ‘A-2’ untuk jangka pendek,” tulis S&P dikutip, Senin (13/7).
Lembaga pemeringkat itu menilai prospek stabil mencerminkan keyakinan bahwa pelemahan kondisi fiskal dan eksternal Indonesia hanya bersifat sementara.
S&P memperkirakan kondisi tersebut akan membaik seiring kenaikan harga komoditas, pemulihan penerimaan negara, serta implementasi kebijakan pemerintah yang semakin konsisten.
Menurut S&P, pelemahan posisi fiskal dan eksternal dipicu oleh kombinasi tingginya harga energi, kenaikan suku bunga, pelemahan rupiah, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, serta akumulasi utang. Meski demikian, tekanan tersebut dinilai masih dapat diredam.
“Posisi fiskal dan eksternal Indonesia yang melemah akibat tingginya harga energi, kenaikan suku bunga, pelemahan nilai tukar, meningkatnya ketidakpastian kebijakan, dan akumulasi utang, bersifat sementara dan berpotensi diredam oleh kenaikan harga komoditas serta pemangkasan belanja, menurut pandangan kami,” tulis S&P.
S&P juga menilai langkah pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam berpotensi menopang penerimaan negara dan ekspor dalam jangka panjang. Kebijakan seperti sentralisasi pengelolaan komoditas serta pengetatan pengawasan dinilai dapat meningkatkan penerimaan apabila dijalankan secara konsisten.
“Kami meyakini upaya pemerintah untuk memusatkan pengelolaan serta mengurangi kebocoran di sektor sumber daya alam dan mineral pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan ekspor, terutama jika implementasi kebijakan semakin baik,” tuturnya.
Dalam penjelasan outlook, S&P memperkirakan penerimaan pemerintah akan terus pulih sepanjang tahun ini, didukung kenaikan harga komoditas dan membaiknya penerimaan dari sektor sumber daya alam. Lembaga itu juga memperkirakan pemerintah tetap mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 peesen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar utama kebijakan fiskal.
Di sisi lain, S&P mengingatkan masih terdapat sejumlah risiko yang dapat menekan peringkat kredit Indonesia. Penurunan rating dapat terjadi apabila utang bersih pemerintah meningkat lebih dari 3 persen PDB secara konsisten, pembayaran bunga pemerintah bertahan di atas 15 persen dari pendapatan negara, atau pendapatan ekspor melemah sehingga kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat secara berkelanjutan.
Sebaliknya, peluang kenaikan peringkat terbuka apabila indikator fiskal dan eksternal menguat secara struktural. Hal itu antara lain ditopang penyempitan defisit fiskal menuju sekitar 1 persen PDB secara berkelanjutan, peningkatan signifikan penerimaan negara, penurunan biaya pembiayaan, stabilisasi nilai tukar, serta membaiknya indikator utang luar negeri dan kebutuhan pembiayaan eksternal.
Dalam analisisnya, S&P tetap memandang fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat. Lembaga tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5% dalam dua hingga tiga tahun mendatang, ditopang belanja fiskal dan kebijakan hilirisasi. Namun, perubahan kebijakan yang berlangsung cepat dan ketidakpastian implementasi dinilai masih dapat memengaruhi sentimen investor serta menekan nilai tukar dan pasar keuangan.
S&P juga mencatat pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan pada semester I 2026. Indeks saham acuan kehilangan lebih dari 30% kapitalisasi pasarnya, sementara rupiah melemah sekitar 7 persen terhadap dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga energi.
Di sisi fiskal, lembaga pemeringkat itu memperkirakan defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen PDB meskipun subsidi energi meningkat. Menurut S&P, pemerintah diperkirakan akan mengimbanginya melalui efisiensi belanja di sejumlah pos anggaran serta didukung pemulihan penerimaan negara yang pada semester I 2026 meningkat 21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
S&P juga menilai disiplin fiskal yang selama ini dijaga pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menopang profil kredit Indonesia.
Meski beban pembayaran bunga utang masih relatif tinggi akibat lonjakan utang pada masa pandemi dan kenaikan imbal hasil obligasi, lembaga tersebut memperkirakan rasio itu akan membaik dalam beberapa tahun mendatang apabila pertumbuhan penerimaan negara terus berlanjut.
Sementara dari sisi eksternal, S&P memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar menjadi 2,1 persen PDB pada 2026 akibat kenaikan biaya impor energi.
Meski demikian, lembaga tersebut meyakini peningkatan pendapatan ekspor dari sektor komoditas dan kebijakan hilirisasi akan membantu memperbaiki indikator eksternal secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Komentar (0)