Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan segera melaporkan rencana pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross tonase (GT) kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diputuskan.
Airlangga menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan skema harga khusus bagi nelayan pemilik kapal 30-200 GT sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
"Ya, nanti saya laporkan Pak Presiden dulu (mengenai) harga khusus (BBM bagi nelayan dengan kapal 30-200 GT)," kata Airlangga ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantornya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, nelayan pengguna kapal berukuran di bawah 30 GT selama ini telah memperoleh bahan bakar bersubsidi dengan harga sekitar Rp6.800 per liter.
Karena itu, pemerintah kini mengkaji perluasan dukungan bagi kelompok nelayan kapal berukuran 30-200 GT yang belum menikmati skema harga khusus tersebut.
Airlangga menyebut tingginya volatilitas harga minyak menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah karena kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional usaha penangkapan ikan yang ditanggung nelayan.
Pemerintah berharap skema harga khusus yang sedang disiapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha nelayan kapal berukuran menengah sekaligus memperkuat produktivitas dan ketahanan sektor perikanan nasional.
"Karena harga terlalu bergejolak," ucap Airlangga.
Pemerintah tengah mengkaji pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30-200 GT guna mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan mengenai skema harga khusus BBM dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian penyusunan kebijakan pemerintah.
"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan," kata Trenggono ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Usulan tersebut muncul dari aspirasi nelayan kapal berukuran 30-200 GT yang menginginkan harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan tangkap nasional.
Ia mengatakan selama ini kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih menggunakan harga BBM industri yang berlaku umum tanpa memperoleh perlakuan harga khusus.
Latif menilai penggunaan harga BBM industri membuat beban operasional nelayan semakin berat karena sekitar 70 persen biaya operasional kapal penangkap ikan berasal dari kebutuhan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha melalui skema harga yang lebih sesuai agar kapal tetap beroperasi dan aktivitas penangkapan ikan nasional terus berjalan optimal.
"Makanya ini sekarang sedang kita hitung, ini dalam satu minggu ini kita akan (selesaikan).Intinya pemerintah memikirkan nelayan," kata Latif.
Baca juga: Pemerintah rancang harga khusus BBM bagi nelayan kapal 30-200 GT
Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan
Airlangga menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan skema harga khusus bagi nelayan pemilik kapal 30-200 GT sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha penangkapan ikan.
"Ya, nanti saya laporkan Pak Presiden dulu (mengenai) harga khusus (BBM bagi nelayan dengan kapal 30-200 GT)," kata Airlangga ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di kantornya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, nelayan pengguna kapal berukuran di bawah 30 GT selama ini telah memperoleh bahan bakar bersubsidi dengan harga sekitar Rp6.800 per liter.
Karena itu, pemerintah kini mengkaji perluasan dukungan bagi kelompok nelayan kapal berukuran 30-200 GT yang belum menikmati skema harga khusus tersebut.
Airlangga menyebut tingginya volatilitas harga minyak menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah karena kondisi tersebut meningkatkan biaya operasional usaha penangkapan ikan yang ditanggung nelayan.
Pemerintah berharap skema harga khusus yang sedang disiapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha nelayan kapal berukuran menengah sekaligus memperkuat produktivitas dan ketahanan sektor perikanan nasional.
"Karena harga terlalu bergejolak," ucap Airlangga.
Pemerintah tengah mengkaji pemberian harga khusus bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30-200 GT guna mendukung keberlanjutan usaha penangkapan ikan nasional.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pembahasan mengenai skema harga khusus BBM dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai bagian penyusunan kebijakan pemerintah.
"Ini bahas tentang harga BBM untuk kapal nelayan (30-200 GT), kapal penangkap ikan," kata Trenggono ditemui usai Rapat Koordinasi terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin.
Usulan tersebut muncul dari aspirasi nelayan kapal berukuran 30-200 GT yang menginginkan harga bahan bakar lebih terjangkau untuk menekan biaya operasional melaut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan pemerintah menargetkan pembahasan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu pekan sehingga menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha perikanan tangkap nasional.
Ia mengatakan selama ini kapal perikanan berukuran 30-200 GT masih menggunakan harga BBM industri yang berlaku umum tanpa memperoleh perlakuan harga khusus.
Latif menilai penggunaan harga BBM industri membuat beban operasional nelayan semakin berat karena sekitar 70 persen biaya operasional kapal penangkap ikan berasal dari kebutuhan bahan bakar.
Karena itu, pemerintah berupaya menjembatani kebutuhan pelaku usaha melalui skema harga yang lebih sesuai agar kapal tetap beroperasi dan aktivitas penangkapan ikan nasional terus berjalan optimal.
"Makanya ini sekarang sedang kita hitung, ini dalam satu minggu ini kita akan (selesaikan).Intinya pemerintah memikirkan nelayan," kata Latif.
Baca juga: Pemerintah rancang harga khusus BBM bagi nelayan kapal 30-200 GT
Baca juga: Pertamina Patra Niaga-Kementerian KP perkuat penyediaan BBM nelayan
Komentar (0)