JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mematangkan rencana seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.
Zudan menuturkan, persiapan rekrutmen ini dilakukan melalui koordinasi mengenai formasi dan kebutuhan riil ASN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan RB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kami saat ini sedang mematangkan koordinasi untuk seleksi CPNS. Saya, Bu Menpan, Pak Menteri Keuangan terus mematangkan bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Ini kebutuhannya berapa sedang kita hitung fix-nya," kata Zudan, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).
Baca juga: Pimpinan Komisi X DPR Minta Prabowo Hapus PPPK Guru: Lebur Semua via CPNS
Zudan menuturkan, untuk saat ini pemerintah sedang menjalankan rekrutmen PPPK untuk mengisi kebutuhan guru pada Sekolah Rakyat.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan seleksi sekolah kedinasan, dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).
"Sedang berjalan, rekrutmen untuk sekolah rakyat, untuk P3K sedang berjalan. Bulan ini kita sedang akan menyelesaikan untuk seleksi sekolah kedinasan. Seperti untuk IPDN, STAN, sekolah statistik, intelijen," tutur dia.
Zudan mengatakan, proses seleksi CPNS 2026 diharapkan dapat segera diumumkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
"Ini sedang kita matangkan dengan Ibu Menpan, nanti beliau yang akan mengumumkan. Yang lain terus kita koordinasikan agar segera bisa kita melaksanakan," ujar dia.
Menurut Zudan, pematangan proses rekrutmen CPNS membutuhkan waktu karena pemerintah perlu menghitung keperluan formasi untuk PPPK.
"Jadi, kita itu sedang menghitung masih perlu P3K berapa, masih perlu CPNS berapa. Ini kita hitung secara matang. Karena ASN kita sekarang sudah 6,7 juta," kata dia.
Baca juga: 160.000 ASN Telah Pensiun, Pemerintah Buka Peluang Seleksi CPNS 2026
Nantinya, pemerintah bakal memetakan dahulu kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap kementerian dan lembaga.
Oleh karena itu, Zudan berharap kepala daerah segera menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk memberikan kepastian status.
"Ini dipetakan jabatan-jabatan tertentu yang masih perlu PNS berapa. Kemudian P3K yang belum selesai. Ini juga saya minta para kepala daerah yang belum mengangkat P3Knya, itu segera diselesaikan," ujar dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)