TUJUH puluh empat kilogram. Mari kita bayangkan berat itu, bukan sebagai deretan angka yang berbaris rapi di layar telepon genggam, melainkan sebagai tumpukan logam kuning padat yang memancarkan kilau dari dalam sebuah brankas gelap.
Tujuh puluh empat kilogram emas, di pundak seorang kuli angkut pelabuhan, beban seberat itu mungkin cukup untuk membuat punggung membungkuk dan lutut gemetar.
Namun, dalam sebuah berita yang singgah seperti lelucon absurd di tengah hari yang gerah, logam sebanyak itu ditemukan di sebuah rumah yang dikaitkan dengan seorang pegawai negeri sipil.
Belum tentu semuanya milik orang yang namanya disebut. Belum pula pengadilan memutuskan dari mana asalnya.
Setiap orang tetap berhak atas praduga tak bersalah. Hukum harus bekerja dengan bukti, bukan dengan sorak-sorai.
Namun, akal sehat publik juga memiliki hak untuk bertanya, “Dari mana asal benda yang begitu menyilaukan kewarasan itu?”
Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak akan pernah cukup hanya dengan membuka pintu brankas.
Kita perlu membuka pula pintu-pintu yang lain: administrasi keuangan, laporan kekayaan, sumber pendapatan, jejaring transaksi dan mungkin juga pintu nurani yang selama ini tertutup rapat.
Baca juga: 74 Kilogram Emas di Sentul dan Prajurit di Kramat Pela
Jika kita menengok puncak hierarki birokrasi, tempat para petinggi institusi duduk dengan fasilitas penuh dan tunjangan kinerja yang paling optimal, hitungan matematika tetap akan mengernyitkan dahi.
Gaji resmi seorang abdi negara, betapapun tinggi jabatan dan tunjangannya, sulit menjelaskan timbunan kekayaan sebesar itu tanpa adanya sumber penghasilan lain yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tentu saja, seorang pejabat mungkin memiliki warisan, usaha keluarga, investasi atau sumber kekayaan lain yang halal dan legal. Kekayaan bukanlah kejahatan.
Menjadi kaya juga tidak otomatis berarti korup. Tetapi semakin besar harta seorang penyelenggara negara, semakin besar pula kewajibannya untuk menjelaskan asal-usulnya.
Sebab jabatan publik bukan sekadar kursi, melainkan amanah.
Dan amanah, dalam pengertian yang paling sederhana, adalah sesuatu yang kelak harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan auditor, tetapi juga di hadapan rakyat dan di hadapan Tuhan.
Sekarang mari kita turun ke anak tangga yang lebih rendah. Kita sapa seorang staf pegawai negeri biasa yang setiap subuh menembus embun dan berdesakan di gerbong kereta yang beraroma keringat, minyak wangi yang bercampur baur dan asap dari bahan bakar fosil.
Di akhir bulan, ia masih harus duduk termenung di meja makan, memilah sisa lembaran rupiah: mana untuk cicilan motor, mana untuk uang sekolah, mana untuk susu anak dan mana yang harus ditunda sampai bulan depan.
Baginya, tujuh puluh empat kilogram emas bukanlah tabungan.
Ia adalah dongeng dari negeri antah-berantah. Jika seluruh gajinya disimpan tanpa makan, tanpa minum, tanpa membayar kontrakan, tanpa menyekolahkan anak dan tanpa membantu orang tua, ia mungkin membutuhkan waktu lebih panjang daripada usianya sendiri untuk sekadar mendekati bayangan kekayaan tersebut.
Di titik itulah kesenjangan tidak lagi hanya berbicara tentang angka. Ia berubah menjadi persoalan moral.
Komentar (0)