Said Iqbal: Buruh Dukung Komitmen Prabowo Berantas Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) serta Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa gerakan buruh mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

Menurutnya, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

"Buruh Indonesia mendukung amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi," kata Said dalam keterangannya dikutip Senin (13/7/2026).

Baca juga: Kerugian Negara Rp 34,6 Triliun, 3 Kasus Korupsi yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Said menegaskan, setiap pejabat negara, termasuk dirinya, tidak diperbolehkan melakukan korupsi.

"Jabatan adalah amanah rakyat, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri," tegasnya.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh tersebut mengingatkan, Presiden telah mengamanatkan agar penyelenggara negara mengedepankan semangat antikorupsi.

"Jangan sakiti hati rakyat, karena korupsi sesungguhnya menyakiti hati rakyat. Uang yang dikelola oleh pejabat negara adalah uang rakyat yang harus dikembalikan manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Baca juga: 3 Bupati Kena OTT KPK pada Awal Juli, Mengapa Kepala Daerah Gemar Korupsi?

Presiden Partai Buruh itu menegaskan bahwa setiap rupiah yang berhasil diselamatkan dari praktik korupsi seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk buruh.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Menurutnya dana tersebut mestinya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki infrastruktur publik, serta mendukung berbagai program yang berpihak kepada pekerja.

"Ketika anggaran negara tidak bocor karena korupsi, maka ruang fiskal untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat jaminan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin besar. Itulah sebabnya perjuangan melawan korupsi adalah juga perjuangan untuk kesejahteraan buruh," jelasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang