Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memangkas penerbitan Bebas Visa Kunjungan (BVK) hingga 87,91 persen sepanjang semester I 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari penerapan kebijakan selective policy atau kebijakan selektif untuk memastikan warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia memberikan manfaat bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Hendarsam Marantoko Direktur Jenderal Imigrasi mengatakan, transformasi digital dan penguatan pengawasan menjadi fokus utama dalam pengelolaan keimigrasian di tengah meningkatnya mobilitas global.
“Kami mengedepankan transformasi digital dan selective policy untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan negara,” kata Hendarsam, Minggu (12/7/2026).
Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, jumlah penerbitan BVK turun drastis dari 438.423 pada semester I 2025 menjadi hanya 52.999 pada periode yang sama tahun ini.
Meski jumlah fasilitas bebas visa berkurang signifikan, penerimaan negara justru meningkat. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan visa tercatat mencapai sekitar Rp2,81 triliun atau naik 6,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Hendarsam, kebijakan keimigrasian Indonesia kini tidak lagi berorientasi pada tingginya jumlah pelintas internasional, melainkan mengutamakan kualitas pelayanan serta efektivitas pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia.
Dilansir dari Antara, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen Imigrasi menerbitkan 3.924.500 visa atau turun 6,77 persen dibandingkan semester I 2025 yang mencapai 4.209.465 visa.
Di sisi lain, penerbitan Visa Kunjungan Berbayar Indeks C1 justru mengalami kenaikan sebesar 2,76 persen menjadi 3.829.902 visa.
Adapun jenis visa yang paling banyak diterbitkan selama semester pertama 2026 meliputi:
– Visa on Arrival (VoA): 3.481.490 visa
– Visa Kunjungan Indeks C1: 113.323 visa
– Visa Indeks C20 untuk instalasi peralatan: 83.852 visa
– Golden Visa: 143 penerbitan
Data Ditjen Imigrasi juga menunjukkan wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia berasal dari Australia dengan 848.802 orang.
Posisi berikutnya ditempati China sebanyak 668.432 orang, India 334.107 orang, Korea Selatan 202.101 orang, serta Amerika Serikat sebanyak 186.463 orang.
Selain melakukan pengetatan pemberian visa, Ditjen Imigrasi juga meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA di wilayah Indonesia.
Selama semester I 2026, Imigrasi menjatuhkan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.260 tindakan berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian maupun dinilai membahayakan keamanan.
Imigrasi juga menangani proses pidana terhadap 23 warga negara asing. Sebanyak 17 kasus masih dalam tahap penyidikan, empat perkara sedang disidangkan, dan satu perkara telah berkekuatan hukum tetap.
“Setiap tindakan administratif, mulai dari penangkalan hingga deportasi, merupakan langkah kami untuk menyaring kualitas orang asing yang masuk guna meminimalkan potensi risiko terhadap keamanan dan ketertiban nasional,” ujar Hendarsam.
Selama enam bulan pertama 2026, Ditjen Imigrasi juga menangkal 2.102 WNA yang masuk dalam daftar hitam (blacklist). Sebanyak 93,2 persen di antaranya terkait pelanggaran keimigrasian.
Sementara itu, petugas imigrasi di bandara dan pelabuhan menunda keberangkatan 1.704 pelintas berisiko serta mencegah 401 warga negara Indonesia (WNI) dan 36 WNA bepergian ke luar negeri atas permintaan aparat penegak hukum.
Pada sektor layanan domestik, Ditjen Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor Republik Indonesia dan menolak 9.017 permohonan paspor karena tidak memenuhi persyaratan administrasi.
Selain itu, Imigrasi menerbitkan 23.082 Izin Tinggal Terbatas (ITAS), 3.330 Izin Tinggal Tetap (ITAP), serta memproses 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia.
Secara keseluruhan, data perlintasan nasional selama semester I 2026 mencatat 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan.
Hendarsam menegaskan capaian tersebut akan menjadi dasar bagi Ditjen Imigrasi untuk terus memperkuat pelayanan berbasis digital sekaligus meningkatkan pengawasan keimigrasian agar mampu menjawab tantangan mobilitas global yang terus berkembang. (ris/saf/ham)
Komentar (0)