Koperasi Merah Putih Diproyeksikan Dongkrak Kesejahteraan Rakyat Rp223 Triliun per Tahun

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat hingga Rp223 triliun per tahun. Langkah strategis ini dilakukan melalui penguatan ekonomi dari tingkat akar rumput dan efisiensi rantai distribusi di pedesaan.

"Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun, akan beredar di desa-desa, tidak keluar, akan beredar di desa-desa," ujar Prabowo pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 12 Juli 2026.
 

Prabowo menjelaskan bahwa KDKMP juga diperkirakan mampu menaikkan pendapatan produsen, seperti petani, peternak, dan nelayan, hingga Rp202 triliun per tahun. Pemerintah merancang lembaga ini sebagai pusat layanan ekonomi desa terintegrasi yang menyediakan kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa dengan obat generik murah, hingga gudang logistik dan cold storage.

Guna memastikan bantuan negara tepat sasaran, Kepala Negara menegaskan kebijakan baru terkait distribusi komoditas bantuan yang seluruhnya akan dialihkan melalui jaringan koperasi tersebut.

"Saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," tegas Prabowo.


Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Foto: Dok. Istimewa.

Selain sektor pertanian dan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan di wilayah pesisir. Fasilitas penunjang seperti pabrik es, gudang pendingin, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar akan disediakan untuk dikelola bersama.

Prabowo menggarisbawahi bahwa kapal-kapal tersebut tidak diberikan secara hibah cuma-cuma, melainkan melalui skema cicilan bertahap dari hasil tangkapan. Strategi ini diterapkan untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, memperpendek rantai distribusi, serta memastikan koperasi berjalan sebagai lembaga ekonomi yang berkelanjutan.