JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengajak gerakan koperasi Indonesia untuk bangkit dan bersatu membangun kekuatan ekonomi dari desa. Melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, potensi perputaran uang di desa diproyeksikan mampu mencapai Rp 223 triliun per tahun. Penguatan modal bersama ini ditargetkan mendongkrak pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp 202 triliun sekaligus mencegah pelarian kekayaan negara ke luar negeri.
Presiden mengatakan, operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui peredaran dana sebesar Rp 223 triliun per tahun. Dampak linier dari masifnya perputaran uang tersebut akan langsung dirasakan oleh sektor hulu, di mana pendapatan para produsen lokal yang mencakup petani, peternak, hingga nelayan ditargetkan ikut terkerek hingga Rp 202 triliun per tahun.
Selain itu, pemerintah optimistis kelembagaan KDKMP mampu menahan arus modal agar tetap berada di dalam negeri. Kebangkitan gerakan ekonomi ini diyakini menjadi pilar domestik yang tangguh karena sifatnya yang mengakar, sehingga modal yang dikelola oleh masyarakat dipastikan tidak akan mengalir atau dilarikan ke luar negeri (capital flight).
"Saya ingin melihat tampang-tampang koperasi ini. Muka-muka kalian bukan muka orang yang bawa lari uang ke luar negeri, betul?" ujar Prabowo yang disambut gemuruh tepuk tangan peserta pada acara Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! Saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan dialah yang terima.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Baktiar Najamuddin, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Acara juga dihadiri Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi serta ribuan anggota koperasi dari berbagai daerah.
Untuk memastikan uang rakyat tidak bocor ke luar negeri, Presiden mengingatkan pentingnya persatuan gelombang ekonomi hilir. Ia mengibaratkan koperasi seperti sapu lidi. Jika bergerak sendiri-sendiri, kekuatan ekonomi masyarakat kecil akan rapuh, tetapi akan menjadi kekuatan besar yang solid ketika dipersatukan dalam wadah koperasi.
Melalui skema integrasi KDKMP ini, tata niaga logistik di perdesaan diharapkan menjadi jauh lebih efisien. Hasil produksi dari petani dan nelayan dapat langsung diserap oleh koperasi setempat, sehingga keuntungan ekonomi terbesar tetap tinggal di desa.
"Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien," ucap Prabowo.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan, kesiapan infrastruktur fisik program KDKMP di daerah terus dikebut. Saat ini, sebanyak 15.845 unit KDKMP telah rampung 100 persen, mencakup pembangunan fisik gedung, gerai logistik, gudang, hingga alat kelengkapan operasionalnya. Sementara itu, 19.539 unit lainnya masih dalam proses konstruksi, sehingga total infrastruktur yang siap dan sedang berjalan telah mencapai sekitar 35.000 unit.
Untuk mendukung operasionalisasi unit-unit yang telah siap tersebut, Kementerian Koperasi menjadwalkan penempatan para manajer koperasi desa pada minggu pertama Agustus 2026, bersamaan dengan selesainya program pendidikan dan pelatihan manajemen. Sesuai rencana, operasionalisasi massal KDKMP di seluruh Indonesia ditargetkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo pada Agustus mendatang.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketertinggalan badan usaha koperasi dari sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai dikejar. Langkah reaktivasi ekonomi ini tidak lagi sekadar menempatkan koperasi pada lini usaha konvensional, melainkan didorong untuk masuk ke berbagai sektor industri strategis hulu.
Saat ini, koperasi telah diberikan izin resmi untuk mengelola sumur minyak bumi milik rakyat serta sumur minyak yang sudah tidak aktif (idle well). Selain itu, kelembagaan koperasi juga diperbolehkan masuk ke sektor pengelolaan tambang mineral serta hilirisasi perkebunan dengan mendirikan pabrik minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Akselerasi peran ekonomi ini nantinya akan diperkuat melalui pembaruan regulasi nasional. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat ditargetkan merampungkan dan mengesahkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru pada tahun ini. Langkah legislasi tersebut diambil sebagai bagian dari reformasi hukum karena regulasi yang digunakan saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, memerlukan penyesuaian zaman.
"Kami akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengimplementasikan, meneruskan cita-cita besar para tokoh-tokoh koperasi, dan khususnya tentu mengimplementasi gagasan besar Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto agar koperasi bisa kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional," tutur Ferry.
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi menyatakan, momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 ini menjadi titik balik bangkitnya perekonomian rakyat. Setelah hampir tiga dekade gerakan koperasi di Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang sepadan, pada era pemerintahan Presiden Prabowo sektor ini ditempatkan sebagai program prioritas ekonomi nasional yang riil sesuai mandat Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945.
Bambang juga menyoroti stigma keliru yang selama ini melekat pada koperasi, yang kerap dipandang sebelah mata sebagai sistem ekonomi kuno, tertinggal, dan hanya berskala kecil. Anggapan tersebut sangat tidak relevan jika berkaca pada lanskap industri global global saat ini.
Sebagai perbandingan, ia mencontohkan tata kelola klub-klub sepak bola raksasa di Eropa seperti Real Madrid dan Barcelona di Spanyol, serta Bayern Munchen di Jerman, yang operasionalisasinya sukses dijalankan menggunakan basis sistem koperasi.
Fenomena serupa juga terjadi pada sektor keuangan global, salah satunya lewat eksistensi Rabobank yang mampu tumbuh menjadi salah satu korporasi perbankan terbesar di Belanda dengan kepemilikan saham penuh oleh jaringan koperasi. "Kami yakin koperasi akan bangkit kembali di era kepemimpinan Bapak (Prabowo)," ujar Bambang.
Presiden Prabowo melanjutkan, gagasan mengenai pembentukan KDKMP sudah muncul puluhan tahun lalu saat dirinya masih aktif bertugas sebagai perwira militer di berbagai wilayah pelosok dan pegunungan Indonesia. Selama berbulan-bulan di tempat penugasan, ia menyaksikan langsung realitas masyarakat desa yang mengalami kesulitan pangan, bahkan hingga kelaparan. Keterbatasan logistik militer yang melekat pada kompinya saat itu membuat dirinya tidak dapat berbuat banyak untuk menolong warga sekitar.
Pengalaman empiris tersebut menyadarkan Prabowo mengenai urgensi menjaga dan memelihara ketahanan kemampuan ekonomi masyarakat di perdesaan. Terlebih dalam sejarah perang kemerdekaan Indonesia, basis kekuatan utama pertahanan negara selalu bertumpu pada ketangguhan wilayah perdesaan.
Meskipun Indonesia saat ini tengah bergerak menuju era negara industri, Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor hulu tidak boleh ditinggalkan. Sebab, satu-satunya instrumen paling efektif untuk melindungi dan membentengi kesejahteraan masyarakat lapisan terbawah adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi.
Namun, dalam perjalanannya pascapensiun dari militer, rintangan baru muncul. Prabowo mengakui bahwa upaya mandiri untuk mendirikan koperasi berjalan sangat lambat karena tidak didukung oleh instrumen kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Tanpa intervensi negara, masyarakat bermodal kecil akan selalu menghadapi tembok tebal saat mencoba mengakses fasilitas kredit perbankan.
Kondisi tersebut diperparah oleh lingkaran setan utang di pedesaan. Ketika pemerintah menggenjot program swasembada pangan dengan menurunkan harga pupuk dan menaikkan harga beli gabah, kesejahteraan petani rupanya tetap jalan di tempat. Siklus panen pertanian yang membutuhkan waktu sekitar 100 hari menciptakan celah kerentanan finansial yang masif.
Di tengah masa tunggu panen tersebut, kebutuhan mendesak memaksa petani mencari pinjaman instan dari lintah darat dengan bunga mengecekik hingga 1 persen per hari. Jeratan utang inilah yang dinilai mematikan ruang gerak ekonomi masyarakat kecil seumur hidup.
Sebaliknya, ketimpangan struktur hukum juga menjadi pemantik kejengkelan Presiden. Di saat rakyat kecil terjerat utang mikro, para pengusaha besar yang menunggak utang hingga triliunan rupiah justru kerap mendapatkan kemudahan finansial lewat berbagai instrumen regulasi perbankan.
Berangkat dari akumulasi persoalan historis dan ketimpangan struktural tersebut, Prabowo meyakini tidak ada jalan lain selain memotong langsung cengkeraman lintah darat dan membebaskan rakyat dari ketergantungan finansial yang merusak. Solusi fundamental yang dirumuskan adalah menyediakan akses pinjaman modal berbunga murah melalui penyediaan koperasi simpan pinjam di setiap desa di seluruh penjuru tanah air. Pilihan strategi ini yang mendasari munculnya angka target pendirian 81.000 unit koperasi, yang disesuaikan secara presisi dengan total jumlah desa dan kelurahan di Indonesia.
Prabowo melanjutkan, pada fase perkembangannya, fungsi KDKMP tidak lagi sekadar menjadi lembaga pembiayaan mikro. Koperasi desa ini akhirnya diproyeksikan menjadi benteng distribusi logistik nasional. Seluruh barang kebutuhan bersubsidi dari negara—mulai dari pupuk, gas elpiji, hingga komoditas sembako—ke depan akan dialihkan dan disalurkan secara terpusat melalui jaringan koperasi desa.
Dalam proses perumusannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah sengaja menghindari metode birokrasi konvensional yang cenderung memakan waktu lama. Kondisi mendesak yang dihadapi masyarakat miskin di tingkat akar rumput menuntut adanya terobosan kebijakan yang cepat, praktis, dan langsung berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar terjebak dalam perdebatan teoretis.
Kepala Negara sempat menyindir pola kerja birokrasi lama yang dinilai tidak responsif terhadap urgensi kebutuhan rakyat. Pembuatan naskah akademis, pelaksanaan rangkaian rapat yang berlarut-larut, hingga uji coba proyek percontohan (pilot project) yang memakan waktu bertahun-tahun dinilai hanya akan membuat masyarakat menunggu terlalu lama.
"Saya tahu, saya tahu, ”Pak, sebaiknya bikin naskah akademis dulu, Pak.” Naskah akademis itu biasanya delapan bulan. Rapat sini, rapat situ, rapat sini, rapat situ. ”Dari naskah akademis nanti kita bikin pilot project, Pak.” Pilot project itu dua tahun. ”Habis itu kita coba di seratus desa dulu, Pak.” Ada 81.000 desa dan kelurahan. Rakyat itu suruh nunggu delapan tahun. Saya, saya tidak mau," ungkap Presiden.
Meskipun memasang target yang besar, Prabowo meminta Kementerian Koperasi untuk tetap mengutamakan kualitas pembentukan unit di lapangan dan tidak terburu-buru. Pemerintah tidak mempersoalkan jika jumlah koperasi yang diresmikan pada tahap awal disesuaikan dengan kapasitas riil yang ada, sebab setiap capaian besar selalu dimulai dari langkah-langkah awal yang konsisten.
"Jangan buru-buru. Kalau kita mampu hanya 5.000 kita resmikan juga nggak apa. Nanti kapan-kapan. Insya Allah perjalanan 1.000 kilometer dimulai dengan satu langkah. Tidak masalah," kata Prabowo.
Dalam cetak biru pengembangannya, lanjut Presiden, KDKMP dirancang dengan sistem keanggotaan inklusif yang mencakup seluruh warga yang berdomisili di desa atau kelurahan setempat. Selain berfungsi sebagai wadah konsolidasi sosial, kelembagaan ini akan memfokuskan layanannya pada penyediaan fasilitas mikrokredit dan super mikrokredit dengan biaya pinjaman yang sangat rendah guna memotong jalur pembiayaan informal yang menjerat warga.
Fungsi KDKMP akan diperluas menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi secara fisik dan digital. Jaringan koperasi ini tidak hanya berdiri sebagai kantor administratif, melainkan menjelma sebagai kompleks pusat logistik dan ketahanan sosial di tingkat hulu.
Pemerintah menjadwalkan setiap unit KDKMP akan dilengkapi dengan unit toko sembako untuk menjaga stabilitas harga pangan lokal, serta fasilitas apotek desa yang menyalurkan obat-obatan generik dengan harga yang jauh lebih terjangkau daripada apotek komersial di perkotaan.
Untuk mendukung sektor produksi, infrastruktur KDKMP juga akan dipasangi sarana pergudangan modern dan ruang pendingin (cold storage). Penyediaan fasilitas rantai pendingin ini menjadi langkah krusial pemerintah untuk menekan tingkat kerusakan pascapanen (post-harvest losses) serta menjaga kualitas komoditas hasil tani dan tangkapan nelayan sebelum didistribusikan ke pasar.
"Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! Saya katakan ini harus. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan dialah yang terima," kata Prabowo.
Komentar (0)