REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." —
Ir Soekarno
Baca Juga
Warga AS di Pemakaman Khamenei, Siapa Mereka dan Mengapa Picu Kemarahan di Washington?
5 Tingkatan Orang Sholat dan Balasannya, Kita Berada di Level Mana?
5 Wasiat Nabi Yahya yang Sempat Hendak Disampaikan Nabi Isa di Masjid Al-Aqsa
Kutipan legendaris Proklamator RI di atas menemukan resonansi terkuatnya pada hari-hari ini. Pesan tentang beratnya melawan kebobrokan dari dalam tubuh bangsa sendiri itu kembali digaungkan secara lantang oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok pada 10 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, dengan semangat dan gestur yang sangat meyakinkan Kepala Negara secara tegas meminta agar seluruh jajaran pejabat pemerintahan, mulai dari birokrat, aparat TNI, Polri, hingga Kejaksaan untuk berani melakukan introspeksi diri secara mendalam.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Arahan ini menjadi cambuk pengingat bahwa semua kewenangan dan atribut kehormatan sejatinya adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan untuk disalahgunakan.
Pidato Presiden Prabowo tersebut mendapat apresiasi dan dukungan dari banyak pihak, seraya berharap agar pidato tersebut diwujudnyatakan dalam keseharian, sehingga korupsi di bumi Indonesia bisa diberantas setuntas-tuntasnya.
Sejalan dengan semangat introspeksi tersebut, di tengah dinamika penegakan hukum yang kian memanas, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, turut memberikan penekanan penting. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di tingkat tinggi saat ini harus dijadikan momentum emas untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum, bukan justru menjadi ajang pelemahan.
Habiburokhman mengingatkan dengan keras agar Polri, Kejaksaan Agung, dan TNI senantiasa menjaga soliditas yang utuh. Hal ini krusial untuk dipahami, mengingat rentetan perkara yang saat ini mengemuka murni melibatkan dugaan perbuatan menyimpang dari segelintir "oknum" pribadi, dan sama sekali tidak mencerminkan sikap maupun marwah institusi yang bersangkutan.
Oleh karena itu, hari ini kita tidak lagi mengangkat bambu runcing melawan kolonialisme fisik, melainkan menghadapi penjajahan gaya baru yang bersarang tepat di jantung negara: penyelewengan kekuasaan, kejahatan kerah putih, dan korupsi yang justru didalangi oleh para “oknum” elite, khususnya mereka yang berseragam dan disumpah sebagai penegak hukum.
Ketika "sapu" yang seharusnya digunakan untuk membersihkan kotoran justru menjadi sumber kotoran itu sendiri, kepada siapa lagi rakyat harus mengadu?
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
Komentar (0)