Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta kader Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu caranya adalah dengan aktif memberikan masukan kepada pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Ormas MKGR di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026). Menurut Bahlil, mendukung pemerintah merupakan konsekuensi logis sebagai partai pengusung.
"Ini adalah sebuah konsekuensi dari partai politik yang mengusung, memperjuangkan, memenangkan, sekaligus mengawal dalam rangka menyukseskan program-program tersebut. Sudah barang tentu dalam mengawal program pasti banyak dinamika, ada plus-minusnya," kata Bahlil.
Bahlil juga meminta para kader yang duduk di parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah masing-masing melalui koreksi dan masukan yang konstruktif.
"Tidak perlu kita mengikuti cara orang atau partai lain karena kita juga adalah partai yang independen. Oleh karena itu, kita mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan pandangan-pandangan politik kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan dari program-katakanlah kalau program itu belum sempurna," tuturnya.
Dia kemudian memberi contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang perlu dievaluasi.
"MBG salah satu contoh, Bapak-Ibu semua. Kita tahu ini program mulia, tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa terjadi kekurangan. Dan tugas Partai Golkar adalah mengawal untuk memberikan masukan yang kurang agar menjadi baik, harus," sebutnya.
"Karena memberikan koreksi itu adalah bagian dari bentuk dukungan politik kepada pemerintah. Dan saya dalam arahan fraksi, saya katakan bahwa semua menteri-termasuk menteri-menteri dari Golkar-DPR khususnya kader Partai Golkar, berkewajiban mutlak untuk memberikan masukan," tambah dia.
Bahlil menegaskan, memberikan masukan dan pengawasan sudah sepatutnya dilakukan oleh parlemen sebagai fungsi kontrol, termasuk dalam mengawasi kinerja para menteri. Bahlil mengatakan kritik itu perlu disampaikan demi perbaikan ke depannya.
"Kalau menterinya tidak bisa diawasi, terus siapa yang mau mengawasi? Jadi saya pikir ini harus kita betul-betul lakukan. Katakanlah banyak program lain yang sukses, kalian juga harus fair untuk mengatakan itu baik. Yang belum baik, kewajiban kita untuk bagaimana melakukan penyempurnaan. Inilah salah satu tugas kita, Bapak-Ibu semua," pungkasnya.
(rdh/wnv)
Komentar (0)