Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus terkait sektor pertambangan nasional. Presiden meminta agar volume produksi batu bara nasional dapat ditingkatkan dari rencana sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan, artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB,” jelas Airlangga.
Sebelumnya, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan memangkas rencana produksi batu bara nasional. Kebijakan ini ditempuh di tengah tren penurunan harga batu bara global.
Realisasi produksi batu bara Indonesia pada 2025 tercatat mencapai 790 juta ton. Dari total tersebut, sekitar 43% disalurkan ke pasar internasional.
Kendati Indonesia menjadi salah satu pemasok utama batu bara dunia, RI justru tak mampu mengontrol harga komoditas tersebut. Kondisi ini mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merencanakan pemangkasan RKAB batu bara 2026 ke kisaran 600 juta.
Dengan adanya arahan Presiden Prabowo, kebijakan tersebut kini berpotensi berubah seiring rencana revisi ulang RKAB batu bara.
Tidak hanya dari sisi produksi, pemerintah juga menyiapkan instrumen fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Seiring dengan potensi kenaikan harga batu bara global, pemerintah akan mengkaji penerapan pajak ekspor terhadap komoditas tersebut.
“Berikutnya, terkait dengan adanya tambahan daripada harga, maka terhadap batubara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga nanti besarnya akan dikaji oleh tim,” katanya.
Airlangga menegaskan, kebijakan ini diharapkan menciptakan keseimbangan antara keuntungan pelaku usaha dan peningkatan pendapatan negara. Dengan skema yang tengah disiapkan, pemerintah membidik adanya tambahan penerimaan dari sektor batu bara tanpa mengganggu daya saing industri.
“Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya win for profit, sehingga pendapatan negara ikut meningkat,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas harga energi dan komoditas di tengah dinamika global, sekaligus memperkuat ruang fiskal negara.
"Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen, dan sesuai dengan arahan pada saat sindang Kabinet paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L, dan dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga," tutupnya.
