Pantau - Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah menyoroti kemacetan parah di sejumlah jalur mudik Lebaran 2026 dan menagih komitmen BUMN karya untuk segera memperbaiki infrastruktur dan pelayanan.
Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Rabu (18/3) menyusul laporan kemacetan panjang dan kondisi jalan rusak di berbagai titik strategis.
DPR Desak BUMN Percepat Perbaikan InfrastrukturImas menegaskan BUMN karya harus bertanggung jawab menghadirkan infrastruktur yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
“BUMN karya harus hadir sebagai solusi, bukan justru menjadi bagian dari persoalan. Komitmen untuk menghadirkan infrastruktur yang layak dan nyaman harus benar-benar diwujudkan, apalagi ini momentum mudik yang sangat krusial bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi jalan berlubang, proyek yang belum rampung, serta minimnya penerangan yang dinilai membahayakan pemudik.
"Ini tidak bisa dianggap sepele. Jalan berlubang, perbaikan yang belum selesai, serta minimnya penerangan di beberapa ruas menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pemudik,” ujarnya.
Titik Rawan Macet dan Koordinasi Lintas InstansiImas mendesak langkah cepat seperti percepatan perbaikan jalan, optimalisasi manajemen lalu lintas, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti rest area.
Ia juga meminta koordinasi intensif antara BUMN karya, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan pemerintah daerah agar penanganan mudik berjalan terpadu.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban dari lemahnya koordinasi dan lambannya respons. Mudik adalah momen kebahagiaan, negara harus memastikan perjalanan mereka aman dan nyaman,” tambahnya.
Beberapa titik rawan kemacetan dan kerusakan jalan terpantau di Jalur Pantura Brebes–Pekalongan, Tol Trans Jawa di area rest area, Tol Tangerang-Merak, serta jalur selatan Jawa seperti Tasikmalaya–Garut.
Kemacetan juga terjadi di jalur penyeberangan Gilimanuk–Ketapang dan Jalan Lintas Sumatera seperti Sibolga-Pandan dan simpang Betung.
Imas menekankan BUMN harus siaga penuh menghadapi puncak arus mudik dengan langkah tambahan seperti rekayasa lalu lintas dan penambahan petugas di lapangan.
