Jakarta (ANTARA) - Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni meminta Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam menghentikan agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Farouk mengatakan tindakan militer tersebut bukan sekadar dinamika geopolitik, melainkan bentuk penggunaan kekuatan sepihak yang melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
"Eskalasi yang terus dilakukan menunjukkan pola agresi yang tidak dapat lagi ditoleransi oleh komunitas internasional," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan dalam situasi tersebut, Indonesia tidak dapat bersikap pasif. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, Indonesia dinilai perlu mengambil posisi yang tegas dan bermartabat.
Farouk secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sejumlah langkah strategis.
Pertama, pemerintah diminta secara aktif mengingatkan AS bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional.
Ia juga mendesak penghentian segera seluruh bentuk agresi militer terhadap Iran.
Kemudian kedua, Indonesia diminta menyampaikan kecaman tegas tanpa ambiguitas terhadap Israel.
"Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi moral dan arah politik luar negeri Indonesia," kata Farouk.
Baca juga: Perang AS-Israel dan Iran: Ujian bagi politik bebas aktif Indonesia
Selanjutnya ketiga, ia meminta pemerintah mengakhiri ketergantungan geopolitik dan geoekonomi terhadap AS. Upaya itu dapat dilakukan melalui kerja sama strategis dengan negara-negara Muslim dan berkembang serta penguatan kemandirian nasional.
Keempat, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan dinamika opini publik di AS yang disebut tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan militer negaranya.
"Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan tekanan moral dan diplomatik internasional," tuturnya.
Terakhir, ia juga menekankan pentingnya mendorong terbentuknya tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang guna mencegah dominasi kekuatan tunggal dalam sistem internasional.
Selain itu, Indonesia didorong untuk mengambil peran sebagai bridge builder atau jembatan diplomasi, dengan memfasilitasi dialog antara Iran, negara-negara Teluk, dan pihak terkait lainnya demi menciptakan stabilitas kawasan berbasis kerja sama.
Farouk menambahkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia.
"Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinannya, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor aktif yang berpihak pada keadilan," ucapnya.
Baca juga: Prabowo tegaskan Indonesia bersahabat dengan semua kekuatan dunia
Baca juga: JK: Indonesia harus bersikap tegas terhadap konflik Iran
Farouk mengatakan tindakan militer tersebut bukan sekadar dinamika geopolitik, melainkan bentuk penggunaan kekuatan sepihak yang melanggar hukum internasional dan prinsip kedaulatan negara.
"Eskalasi yang terus dilakukan menunjukkan pola agresi yang tidak dapat lagi ditoleransi oleh komunitas internasional," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan dalam situasi tersebut, Indonesia tidak dapat bersikap pasif. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia, Indonesia dinilai perlu mengambil posisi yang tegas dan bermartabat.
Farouk secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sejumlah langkah strategis.
Pertama, pemerintah diminta secara aktif mengingatkan AS bahwa penggunaan kekuatan militer tanpa dasar hukum yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional.
Ia juga mendesak penghentian segera seluruh bentuk agresi militer terhadap Iran.
Kemudian kedua, Indonesia diminta menyampaikan kecaman tegas tanpa ambiguitas terhadap Israel.
"Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi moral dan arah politik luar negeri Indonesia," kata Farouk.
Baca juga: Perang AS-Israel dan Iran: Ujian bagi politik bebas aktif Indonesia
Selanjutnya ketiga, ia meminta pemerintah mengakhiri ketergantungan geopolitik dan geoekonomi terhadap AS. Upaya itu dapat dilakukan melalui kerja sama strategis dengan negara-negara Muslim dan berkembang serta penguatan kemandirian nasional.
Keempat, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan dinamika opini publik di AS yang disebut tidak sepenuhnya mendukung keterlibatan militer negaranya.
"Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk meningkatkan tekanan moral dan diplomatik internasional," tuturnya.
Terakhir, ia juga menekankan pentingnya mendorong terbentuknya tatanan dunia multipolar yang lebih adil dan seimbang guna mencegah dominasi kekuatan tunggal dalam sistem internasional.
Selain itu, Indonesia didorong untuk mengambil peran sebagai bridge builder atau jembatan diplomasi, dengan memfasilitasi dialog antara Iran, negara-negara Teluk, dan pihak terkait lainnya demi menciptakan stabilitas kawasan berbasis kerja sama.
Farouk menambahkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dunia.
"Sudah saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinannya, bukan sekadar sebagai pengamat, tetapi sebagai aktor aktif yang berpihak pada keadilan," ucapnya.
Baca juga: Prabowo tegaskan Indonesia bersahabat dengan semua kekuatan dunia
Baca juga: JK: Indonesia harus bersikap tegas terhadap konflik Iran
