jpnn.com, JAKARTA - Kasus teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator bidang Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus pada Kamis (12/3/2026) lalu sudah ada titik terang.
Polda Metro Jaya pada Rabu (18/3/2026) didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman mengumumkan dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK, sementara Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengumumkan empat terduga pelaku berinisial NDP, SL, BHW dan ES.
BACA JUGA: Teror Penyiraman Air Keras, GREAT Institute Ajak Masyarakat Tak Langsung Menuduh Negara
Puspom TNI bahkan secara spesifik mengumumkan bahwa empat terduga pelaku adalah tiga perwira dan satu bintara dari Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma Bais) bermatra TNI-AL dan TNI-AU.
Ketua Desk Politik GREAT Institute Hanief Adrian mengapresiasi langkah cepat aparat penegak hukum dari TNI dan Polri yang diperintah langsung oleh Presiden Prabowo dalam mengungkap kasus teror air keras kepada aktivis HAM Andrie Yunus.
BACA JUGA: GREAT Institute Dukung Presiden Prabowo Jadi Mediator Konflik Israel-Iran
"Ini juga merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki ketegasan dalam penegakan hukum dan HAM, ia menegaskan bahwa teror terhadap aktivis HAM adalah pelanggaran HAM," tegas Hanief dalam keterangannya, Rabu (18/3) malam.
Dia melanjutkan, ketegasan Prabowo menunjukkan bahwa ia tidak pandang bulu jika ternyata pelaku teror air keras tersebut diduga adalah aparat negara.
BACA JUGA: GREAT Institute Sebut Palestina Menghormati Indonesia untuk Berjuang di Board of Peace
"Walaupun Prabowo tentara, ia bersikap tegas sekalipun dalam penyelidikan kasus ini pelakunya diduga adalah aparat dari tentara. Inilah karakter asli Prabowo sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil." ucap Hanief.
Hanief mengajak masyarakat untuk tetap mendukung secara kritis dan optimis bahwa kasus ini akan terbuka terang benderang.
"Kita berharap dengan ketegasan Prabowo, penanganan kasus ini akan menjadi titik balik penegakan demokrasi berbasis supremasi hukum dan HAM, bahwa seluruh warga negara setara di depan hukum, bahwa masyarakat akan meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah agar agenda pembangunan berjalan adil dan makmur," tutup Hanief. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
