Pakar geopolitik Rasminto mengapresiasi profesionalisme Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dalam merespons cepat kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua KontraS Andrie Yunus. Empat oknum prajurit yang diduga terlibat telah diserahkan ke Puspom TNI.
"Langkah sigap yang dilakukan institusi TNI dalam mengungkap pelaku merupakan cerminan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum", kata Rasminto dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).
Baca juga: Puspom TNI Selidiki Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS
Rasminto menilai bahwa kecepatan Mabes TNI dalam mengklarifikasi fakta, mengungkap pelaku, serta membuka prosesnya kepada publik menjadi indikator penting bahwa TNI tidak mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum, terlebih yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Respons cepat Mabes TNI menunjukkan bahwa institusi ini bekerja secara profesional, terukur, dan tidak defensif. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif dan transparan,” ujar Rasminto.Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dalam konteks geopolitik dan stabilitas nasional, kejelasan informasi dan ketegasan aparat menjadi faktor kunci dalam meredam spekulasi liar serta potensi politisasi isu.
Baca juga: 4 Prajurit Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras Ditangkap Puspom TNI
"Dalam banyak kasus, jika terjadi keterlambatan penanganan kasus justru membuka ruang bagi disinformasi dan narasi yang dapat memecah belah kohesi sosial", jelasnya.
Menurut Rasminto, langkah Mabes TNI yang langsung melakukan investigasi internal, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta menyampaikan perkembangan kepada publik merupakan praktik yang sejalan dengan prinsip good governance di sektor pertahanan.“Transparansi yang ditunjukkan ini bukan hanya soal menjawab kasus, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional. Dalam situasi seperti ini, negara harus hadir dengan kepastian hukum, bukan sekedar spekulasi liar," tegasnya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Indonesia ini juga mengingatkan bahwa publik perlu bersikap bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, termasuk yang belum terverifikasi kebenarannya.
"Dalam era digital, penyebaran narasi yang tidak akurat dapat dengan cepat memperkeruh situasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara", tandasnya.
Ia juga menambahkan bahwa profesionalisme aparat seperti yang ditunjukkan Mabes TNI dalam kasus ini harus menjadi standar dalam setiap penanganan persoalan hukum, terutama yang menyangkut isu sensitif dan berdampak luas terhadap persepsi publik.
“Sikap tegas, responsif yang ditunjukkan Mabes TNI ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika aparat bekerja cepat, terbuka, dan berbasis fakta, maka ruang bagi fitnah dan provokasi akan semakin sempit,” pungkasnya.
Original Article
