Presiden Prabowo Subianto akan memulai program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW dengan tahap awal diprioritaskan untuk 13 GW untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar solar (diesel) di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan program PLTS ini dibagi menjadi dua kategori, yakni terhubung dengan jaringan PLN ditargetkan mencapai 89,1 Gigawatt Peak (GWP) dengan dukungan Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 124,1 Gigawatt hour (GWh). Sedangkan PLTS non-PLN untuk pemakaian sendiri dan di luar jaringan PLN atau sistem off grid ditargetkan 11,7 GWP dengan dukungan BESS sebesar 21,8 GWh.
"Sebagai tahap awal, pemerintah memprioritaskan pembangunan 13 Gigawatt dari total target 100 GW terutama di wilayah yang telah memiliki infrastruktur distribusi listrik," ungkap Qodari saat konferensi pers, Rabu (18/3).
Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) per 3 Februari 2026, pemanfaatan PLTS masih sama dengan capaian kinerja tahun 2025 yakni 1,49 GW.
Pada Juni 2025 lalu, Prabowo meresmikan 47 PLTS dengan total kapasitas 27,8 MW yang telah memberikan akses listrik pada 5.383 rumah tangga di 47 desa di 11 provinsi di seluruh Indonesia.
Selain itu, lanjut Qodari, pemerintah juga mengembangkan PLTS off-grid isolated melalui program Listrik Desa yang telah membantu menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Dia mencontohkan pembangunan PLTS off-grid isolated dari PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur pada 17 Maret 2026 yakni Pulau Sakala, Desa Sakala, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, dengan kapasitas PLTS 100 Kilowatt Peak (KWp) dengan cakupan 500 rumah tangga.
Kemudian, Pulau Karamaian, Desa Karamaian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, berkapasitas 175 KWp dengan cakupan 400 rumah tangga. Sebelumnya, listrik di dua desa tersebut bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berbahan bakar solar.
"Waktu menyala ketika itu terbatas apalagi kalau pasokan BBM solar terganggu. Nah dengan kondisi di Timur Tengah inilah yang kita antisipasi, jadi kiriman minyak bumi ya termasuk solar yang berasal dari minyak bumi ini bisa terganggu," ungkap Qodari.
Selain PLTS, Qodari menjelaskan pemerintah juga melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses listrik.
"Bantuan ini mencakup instalasi rumah, tiga lampu, satu stopkontak, sertifikat instalasi, biaya sambungan PLN daya 900 VA, serta token awal listrik seratus ribu jadi langsung nyala, tokennya juga dikasih Mas, langsung nyala," jelasnya.
Capaian pembangunan BPBL secara kumulatif terus meningkat setiap tahun. Tahun 2022 target 80.000 rumah tangga, realisasinya 80.183 rumah. Pada tahun 2023 targetnya 125.000 rumah, realisasi 131.600 rumah. Tahun 2024 target 150.000 rumah, realisasi 155.429 rumah tangga. Kemudian pada 2025, dari target awal 215.000 rumah tangga, dapat dioptimalkan menjadi 220.857 rumah tangga.
Hingga 11 Maret 2026, instalasi listrik telah terpasang mencapai 220.857 rumah tangga atau 102,72 persen dari target 220.845 rumah tangga. "Secara umum capaian ini telah melampaui target dengan penyelesaian program dijadwalkan pada 31 Maret 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau RPATA," ungkap Qodari.
