JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah ekonom berharap Presiden Prabowo Subianto berbesar hati mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan belanja alutsista. Program-program ini bisa tetap dilaksanakan dengan lebih terarah dengan anggaran lebih rendah. Defisit anggaran pun bisa diatasi.
Pesan ini disampaikan dalam diskusi daring para ekonom dengan topik ”Mengkritisi Rencana Pelebaran Batas Defisit APBN”. Hadir antara lain Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Rahma Gafmi; Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi; Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bogor, Didin S Damanhuri; pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat; dan pengajar di FEB Universitas Brawijaya, Malang, Noval Adib. Ada pula Awalil Rizky dan M Andri Perdana dari Bright Institute serta Dipo Satria Ramli dari CORE Indonesia.
Rahma menilai, pernyataan para pejabat seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kontradiktif. Narasi ekonomi tumbuh positif disampaikan, tetapi pelebaran defisit anggaran diwacanakan. Skenario pelebaran defisit anggaran menunjukkan adanya tekanan hebat pada APBN Indonesia. ”Tampak jelas kontradiksi narasi versus realitas,” ujarnya.
Apalagi, kesehatan fiskal negara kian rentan dengan gangguan faktor eksternal. Oleh karena itu, ketika fiskal tidak dikelola secara berhati-hati, defisit melebar dan pemerintah akan menarik utang lebih besar lagi.
”Semakin besar utang pemerintah, semakin banyak APBN yang digunakan untuk membayar utang, bukan untuk pembangunan,” tambahnya.
Rahma menambahkan, pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) saat ini saja sudah menimbulkan masalah, di antaranya pembangunan melemah di daerah dan perbaikan jalur irigasi berkurang. Hal ini bisa mengganggu swasembada pangan.
Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), menteri-menteri bidang ekonomi memaparkan indikator-indikator yang serba baik. Mereka mengembangkan narasi bahwa perekonomian domestik baik-baik saja.
Namun, satu paparan yang kontradiktif denga narasi itu adalah bahwa APBN 2026 berisiko mengalami tekanan hebat. Tekanan yang berasal dari lonjakan harga minyak, depresiasi rupiah, serta imbal hasil yang naik tersebut berisiko melebarkan defisit hingga melampaui batas maksimal sebagaimana ketentuan undang-undang sebesar 3 persen.
Airlangga memaparkan tiga skenario APBN 2026. Pertama, bila perang berlangsung lima bulan, defisit melebar ke 3,18 persen. Kedua, perang terjadi selama enam bulan dengan rata-rata harga minyak mentah dunia 97 dolar AS per barel dan kurs rupiah terhadap dolar AS Rp 17.500, defisit melebar ke 3,53 persen.
Ketiga atau skenario terberat adalah perang berlangsung selama sepuluh bulan sehingga rata-rata harga minyak dunia 115 dolar AS per barel dan kurs rupiah Rp 17.500 per dolar AS, defisit melebar ke 4,06 persen.
Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet tersebut meminta langkah penghematan konsumsi BBM, seperti kemungkinan kerja dari rumah (WFH). Presiden pun berharap APBN bisa seimbang (balanced budget).
Menjawab pertanyaan wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (16/3/2026), menyatakan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengejar pelaku usaha yang melakukan praktik under-invoicing atau menurunkan nilai barang dalam faktur di bawah harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban bayar pajak.
Di hari yang sama, Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan menghemat belanja dengan menyisir program-program di kementerian dan lembaga. Setiap kementerian akan diminta mengkaji. Hal yang pasti, anggaran program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tidak akan dipotong.
Para ekonom berpandangan pelebaran defisit anggaran adalah langkah terakhir. Ada banyak langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi tekanan fiskal.
MBG dan Koperasi Desa Merah Putih masuk ’committed cost’ atau ’flexible cost’? Sebenarnya ’flexible cost’ karena ini program baru yang belum terlihat ’outcome’-nya.
Pengajar akuntansi Universitas Brawijaya Malang, Noval Adib, menyebutkan, committed cost, seperti gaji pegawai dan pensiunan serta transfer ke daerah, sesungguhnya tak bisa dihindari atau dipangkas. Namun, semua yang termasuk flexible cost, seperti perjalanan dinas serta hal-hal yang kurang penting lain, bisa dikurangi. Di negeri tetangga, Malaysia, para pejabatnya dilarang menggelar open house pada Idul Fitri 2026 untuk menghemat anggaran.
”MBG dan Koperasi Desa Merah Putih masuk committed cost atau flexible cost? Sebenarnya flexible cost karena ini program baru yang belum terlihat outcome-nya. Apalagi yang muncul di permukaan, penyelewengan, moral hazard, kualitas gizinya malah dipertanyakan. Tidak ada juga perbedaan besar yang diciptakan setelah satu tahun pelaksanaan, padahal anggarannya besar,” tutur Noval.
Didin S Damanhuri berpendapat, MBG bisa difokuskan untuk daerah-daerah dengan angka tengkes tinggi dan gizi buruk tinggi. Dengan program yang lebih terarah, anggaran MBG cukup Rp 40 triliun-Rp 50 triliun.
Koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan secara selektif untuk desa-desa yang potensial dan bisa menggerakkan ekonomi perdesaan. Dengan demikian, anggarannya juga bisa dihemat.
Dua program itu, Didin melanjutkan, bisa menghemat ratusan triliun rupiah. Pada saat yang sama, janji kampanye Presiden Prabowo tetap bisa dijalankan sembari menyelesaikan masalah besar, yakni tengkes.
Sementara, defisit anggaran bisa dihindari sembari pemerintah tetap bisa membiayai kenaikan harga minyak dan bansos supaya masyarakat tetap punya daya beli. ”Tapi ini perlu kebesaran hati Presiden Prabowo,” kata Didin.
Terkait langkah Direktorat Jenderal Pajak mengejar pengusaha yang melakukan under-invoicing, menurut ekonom, bukan langkah baru. Hal ini sudah direncanakan sejak pembahasan RAPBN 2026.
Dipo pertama-tama menyoroti perencanaan APBN 2026 yang kurang matang sehingga target penerimaan pajak sangat tinggi. Akibatnya, realisasi berisiko di bawah target.
Upaya mengejar pelaku usaha dengan ancaman membongkar under-invoicing secara membabi buta, ia mengingatkan, akan membuat dunia usaha tak tenang.
”Sekarang saja, bisnis sudah tertekan dengan daya beli yang sangat rendah. Apalagi, Danantara sudah mau meng-issue lagi patriot bond dengan bunga 2 persen dan terkesan memaksa pelaku usaha. Kalau pemerintah terlalu agresif dan tidak hati-hati, pelaku usaha akhirnya bisa keluar baik lokal maupun asing,” tuturnya.
Secara terpisah, Anggota Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, mengatakan sepakat bila pemerintah menindak pengusaha yang nakal dan tidak membayar pajak. Namun, dia berharap, pemerintah tak terus-menerus mengejar pengusaha yang sudah membayar pajak.
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia usaha sudah sangat tertekan. “Mereka yang tidak tertib, silahkan saja dikejar dan para oknum-oknum pejabat yang hidup mewah, tanya dari mana, itu saja dipajakin. Tapi kalau pengusaha yang sudah membayar, (lalu) dinaikkan pajaknya, itu kan akan berat apalagi kalau bukan semata-mata pajak, tapi ada ancaman kriminal dan lain-lain,” kata Anton kepada Kompas, Selasa (17/3/2026) di Jakarta.
Dia menegaskan, pelaku usaha sama-sama mencintai negara. Pemerintah sebaiknya duduk bersama dunia usaha dan mengetahui kondisi sesungguhnya, bukan sekadar menerima data bisa tak sinkron dengan realita.
Apalagi, menurut Anton, hal yang diperlukan saat ini sesungguhnya adalah ekspansi usaha. Dengan demikian, akan tersedia lebih banyak lapangan kerja formal untuk para pencari kerja. Namun, bila pemerintah tak memberikan iklim kondusif untuk berusaha, pelaku usaha bisa saja memilih “tiarap”.
Para ekonom juga mengingatkan pelebaran defisit akan menurunkan peringkat kredit dan investasi Indonesia. Ketika hal ini terjadi, biaya utang akan melonjak. Ini akan berimbas pada suku bunga perbankan yang juga melambung. Akibatnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan semakin jauh dari kenyataan.
Selain itu, ketika defisit diperlebar, utang akan ditambah untuk menambal defisit. Utang pun akan menjadi beban generasi masa depan. Saat ini saja Indonesia sudah kesulitan mencicil bunga utang luar negerinya sekalipun.
“Pelebaran defisit hanya solusi malas untuk menambah utang dan tiap utang adalah pijaman dari (generasi) masa depan, jadi warisan utang adalah dosa besar pemerintah ke generasi masa depan. Anggaran bukan untuk pendidikan dan kesehatan tapi hanya untuk membayar utang, apalagi kita saat ini hanya mampu membayar cicilan bunga bukan pokok utangnya,” tambah Dipo. (INA)
