Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 dipastikan tetap sebesar Rp335 triliun. Namun Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan menilai masih terdapat ruang efisiensi dalam pelaksanaan program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan hingga saat ini pemerintah belum melakukan perubahan terhadap pagu anggaran program MBG. Ia menyebut alokasi dana tersebut masih mengacu pada ketetapan yang tercantum dalam APBN 2026.
“Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan APBN 2026,” kata Dadan dikutip dari ANTARA, Senin (17/3/2026).
Menurut Dadan, pembahasan dalam rapat koordinasi terbatas lebih berfokus pada harmonisasi kebijakan anggaran antar kementerian. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta kementerian terkait lainnya.
Ia menjelaskan sebagian besar dana program gizi nasional memang dialokasikan langsung untuk penyediaan makanan bagi masyarakat. Sekitar 93 persen dari total anggaran disalurkan sebagai bantuan pemerintah melalui satuan pelayanan di berbagai daerah.
Program MBG dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah menilai program tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan gizi masyarakat.
Hingga 9 Maret 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat mencapai Rp44 triliun. Jumlah itu setara sekitar 13,1 persen dari total pagu anggaran program dalam APBN tahun ini.
Program tersebut juga telah menjangkau sekitar 61,62 juta penerima di berbagai daerah. Pelaksanaannya didukung oleh sekitar 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, Purbaya menilai optimalisasi pengelolaan anggaran masih dapat dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, efektivitas program tidak selalu bergantung pada besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.
“MBG akan diefisienkan cara mereka belanja. Saya pikir MBG itu program yang bagus karena nggak semuanya kaya. Hanya pelaksanaannya dioptimalkan saja,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan program tersebut tetap dapat berjalan efektif meskipun tidak seluruh anggaran digunakan. Purbaya bahkan menilai pelaksanaan program bisa tetap optimal tanpa menyerap seluruh pagu Rp335 triliun.
Baca Juga: Ada Efisiensi, Airlangga Tegaskan Anggaran MBG dan Kopdes Tak Akan Dipotong
“Saya pikir gitu, nggak harus Rp335 triliun,” kata dia.
Pemerintah saat ini juga tengah menyusun langkah efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga defisit APBN 2026 tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto.
Salah satu fokus penghematan diarahkan pada pos Anggaran Biaya Tambahan (ABT) di kementerian dan lembaga. Menurut Purbaya, pengendalian pos tersebut diperlukan agar tidak memicu pembengkakan anggaran negara.
