REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran menyalahkan AS dan Israel atas ketegangan di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan gangguan pengiriman di Selat Hormuz, jalur utama global yang dilalui seperlima pengiriman minyak dunia itu karena serangan AS dan Israel.
Dilansir Aljazeera, dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa (17/3/2026), Araghchi mengatakan setiap negara dan lembaga internasional yang peduli dengan perdamaian dan keamanan harus mengutuk AS dan Israel, dan menuntut "pengakhiran agresi militer mereka terhadap bangsa Iran," menurut kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim.
- Menhub dan Kakorlantas Tinjau Arus Mudik di Pelabuhan Merak dan Ciwandan
- Di Balik Perang AS-Iran, Ternyata Negara Ini Malah 'Panen' Cuan Energi
- KBRI Kuala Lumpur Tutup Sementara Sambut Nyepi dan Idul Fitri
Harga minyak mentah Brent, yang jadi patokan internasional, naik 2,5 persen menjadi 105,70 dolar AS pada hari Senin (16/3/2026). Kenaikan telah melesat lebih dari 40 persen lebih tinggi dari sebelum serangan Israel dimulai pada 28 Februari.
Beberapa negara dilaporkan sedang bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan jalur aman, setelah seorang penasihat senior Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan pada 2 Maret bahwa selat Hormuz "tertutup" dan mengancam akan membakar kapal-kapal yang melintas.
Araghchi pada hari Senin menegaskan selat Hormuz "terbuka, tetapi tertutup bagi musuh-musuh kita".
Menteri Perminyakan Irak, Hayan Abdul-Ghani, pada hari Selasa mengatakan kepada Aljazeera bahwa negara Iran telah mencapai kesepakatan dengan Iran agar kapal tanker minyaknya dapat melintasi Selat Hormuz.
Presiden AS Donald Trump pada akhir pekan menyerukan koalisi angkatan laut untuk bergabung dengan Angkatan Laut AS "mengamankan" jalur air tersebut, tetapi belum ada negara yang mau bergabung. Ia secara khusus mengancam negara-negara anggota NATO dan mengatakan mereka akan menghadapi "masa depan yang sangat buruk" jika gagal membantu AS.
Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan kembali pada hari Selasa bahwa Paris "tidak akan pernah" mengambil bagian dalam operasi untuk membuka blokade selat di tengah konflik yang sedang berlangsung.
“Kami bukan pihak dalam konflik tersebut, dan oleh karena itu Prancis tidak akan pernah ikut serta dalam operasi untuk membuka atau membebaskan Selat Hormuz dalam konteks saat ini,” kata Macron pada awal rapat kabinet untuk membahas situasi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.
Ia menambahkan, setelah pertempuran berakhir, Prancis akan siap bergabung dengan sistem pengawalan di Selat Hormuz, tetapi misi semacam itu membutuhkan keterlibatan Iran. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, juga pada hari Selasa mengatakan bahwa Uni Eropa sedang mencari solusi diplomatik untuk menjamin transit melalui Selat Hormuz dan mengurangi dampak kenaikan harga energi bagi pasar keuangan dan energi global.
