Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan belum mengambil keputusan final terkait pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026. Hingga saat ini, proses perumusan masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil dan kemampuan anggaran negara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai kepastian pembukaan rekrutmen CASN tahun ini.
Dia menjelaskan, secara umum seluruh kementerian yang hadir dalam rapat telah menyampaikan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum dapat mengumumkan angka pasti karena masih harus menyusun prioritas secara bertahap.
“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal,” tuturnya.
Menurutnya, penentuan jumlah formasi tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara agar tetap terjaga keseimbangannya.
Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kebutuhan pegawai di setiap kementerian dan lembaga memang ada. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu,” katanya.
Proses pemetaan tersebut mencakup evaluasi terhadap ASN yang sudah ada saat ini serta kebutuhan tambahan di berbagai sektor. Hasil dari sinkronisasi data inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan jumlah formasi CASN.
Pemerintah menargetkan kebijakan rekrutmen ASN ke depan lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara optimal tanpa membebani fiskal negara.
“Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” tandas Prasetyo.
