Prabowo Pertimbangkan Potong Gaji Anggota Dewan akibat Perang, Anggota DPR: Evaluasi Semua Program

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). (Sumber: Melalusa Susthira K/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendukung Presiden RI Prabowo Subianto mengkaji penggurangan gaji anggota kabinet dan anggota dewan. Pengurangan gaji ini dinilai menjadi salah satu opsi untuk mengantisipasi dampak krisis akibat perang AS-Israel di Iran.

Zulfikar Arse Sadikin menyebut pemerintah seharusnya tidak hanya mengkaji pemangkasan gaji pejabat. Menurutnya, seluruh prorgam dan kebijakan yang dibiayai APBN seharusnya dikaji ulang.

"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua (program)," kata Zulfikar di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

"Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua."

Baca Juga: Polisi Sebut Situasi Terkendali Pasca Ledakan di Masjid Jember, Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

Poltikus Partai Golkar itu menekankan, evaluasi atas pengeluaran negara harus dilakukan secara merata. Menurutnya, agar penggunaan APBN lebih efisien, pemerintah seharusnya tidak hanya mengkaji opsi pemotongan gaji.

"Ya setuju, tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," kata Zulfikar dikutip Antara.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan pemerintah akan mengkaji sejumlah langkah penghematan konsumsi BBM terkait perang AS-Israel di Iran. Perang tersebut meningkatkan harga minyak dunia, salah satunya karena penutupan Selat Hormuz.

Saat memimpin sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3), Prabowo menginstruksikan para pejabat Kabinet Merah Putih menghadapi potensi perang panjang di Timur Tengah.

Prabowo menyatakan pemerintah akan mengkaji sejumlah opsi, di antaranya kebijakan bekerja dari rumah (WFH) hingga pengurangan hari kerja.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Sumber : Antara