JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus mudik Lebaran yang diperkirakan jatuh pada 18-19 Maret 2026. Sejumlah skenario telah disiapkan agar mobilitas warga menuju kampung halaman tidak terpusat hanya pada hari-hari tertentu. Mulai dari pemberlakuan kebijakan bekerja dari mana saja hingga penyelenggaraan mudik bersama secara gratis.
Program mudik bersama salah satunya diselenggarakan oleh Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Danareksa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melepas para peserta mudik bersama itu di halaman kantor Danareksa, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (17/3/2026) siang.
Saat melepas para peserta mudik bersama, Wapres mengingatkan agar warga berhati-hati di jalan. Apalagi, beberapa hari ke depan lalu lintas diperkirakan akan padat karena sudah memasuki puncak arus mudik Lebaran.
“Ini sudah tanggal 17, 18 19 (Maret) kemungkinan puncaknya mudik. Trafiknya akan sangat padat,” kata Gibran.
Sepenuhnya kami melakukan terus monitoring. Petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi, supaya bisa menghindarkan kemacetan-kemacetan.
Kendati puncak arus mudik diperkirakan jatuh pada 18-19 Maret, kemacetan sudah terjadi di beberapa lokasi, antara lain di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, sejak Minggu (15/3/2026). Kemacetan itu dilaporkan mencapai puluhan kilometer.
Ditemui terpisah seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawalan Program Strategis Presiden di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan, sebagaimana telah disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jumat pekan lalu, pemerintah terus mengantisipasi dan memastikan arus mudik lancar.
Ia tidak memungkiri, ada penumpukan kendaraan di beberapa lokasi, salah satunya di Pelabuhan Gilimanuk. Namun, itu semua terus dipantau.
“Sepenuhnya kami melakukan terus monitoring. Petugas-petugas di lapangan bekerja keras untuk mencari solusi, supaya bisa menghindarkan kemacetan-kemacetan,” ujar Prasetyo.
Prasetyo juga kembali mengingatkan agar masyarakat menghindari puncak arus mudik serta memanfaatkan kebijakan yang disiapkan pemerintah untuk menghindari penumpukan kendaraan. Contohnya, mulai hari 16-17 Maret sudah diberlakukan kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara. Besok, 18 Maret, juga sudah dimulai cuti bersama.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, kebijakan lain yang dibuat untuk mengurai kemacetan selama periode mudik Lebaran adalah diskon tarif transportasi massal. Diskon tarif diberlakukan pada periode waktu yang berbeda untuk beberapa jenis transportasi.
Contohnya, diskon angkutan laut sebesar 30 persen pada 11 Maret-5 April mendatang. Potongan tarif sebesar 30 persen juga diberikan untuk kereta api non-subsidi sepanjang 14-29 Maret. Begitu juga diskon tarif pesawat sebesar 17-18 persen berlaku dari 14-29 Maret.
Selain itu, diskon 30 persen juga diberikan pada tarif jalan tol dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlaku pada 15-16 Maret. Berikutnya berlaku pada 26-27 Maret.
Dengan berbagai kebijakan itu, kata Agus Harimurti, warga memiliki banyak pilihan dalam menentukan jadwal mudik. Oleh karena itu, diharapkan mobilitas mereka tidak terkonsentrasi pada hari-hari tertentu sebagaimana diperkirakan, yakni puncak arus mudik pada 16 dan 18 Maret serta puncak arus balik pada 25-27 Maret.
Sementara warga mulai ke kampung halaman, Wapres Gibran mengungkapkan bahwa dirinya akan mengikuti salat Idul Fitri bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Setelah salat Idul Fitri dan halalbihalal di Jakarta, ia baru akan mudik ke Surakarta, Jawa Tengah.
“Di Solo. Yang jelas halalbihalal dulu dengan senior-senior di Jakarta,” ungkap Gibran.
Sementara itu, Prasetyo belum bisa memastikan agenda Lebaran Presiden. Ia hanya mengingatkan, Prabowo telah meminta kepada seluruh pejabat dan kementerian/lembaga untuk berhemat dan tidak membuat perayaan secara berlebihan.
“Kepada seluruh kementerian/lembaga kami imbau untuk tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house ataupun halalbihalal,” ujar Prasetyo.
