Pemerintah Malaysia menyatakan perjanjian tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) tak lagi berlaku setelah putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian besar kebijakan tarif luas yang sebelumnya diberlakukan Presiden AS Donald Trump.
Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, mengatakan keputusan MA membuat Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara menjadi batal dan tidak dapat diterapkan lagi.
"Ini bukan ditunda. Perjanjian itu sudah tidak ada lagi, sudah batal. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika ingin mengenakan tarif, maka harus ada alasan yang jelas," kata Johari kepada wartawan, dikutip dari New Straits Times, Selasa (17/3).
Johari menyebut pemerintah AS tidak dapat lagi menerapkan tarif secara menyeluruh tanpa alasan spesifik.
"Jika mereka mengeklaim karena adanya surplus perdagangan, maka mereka harus menyebutkan industri yang dimaksud. Mereka tidak bisa mengenakan tarif secara menyeluruh," ujarnya.
Menurut Johari, pemerintah AS kini menggunakan Pasal 122 dari Undang-Undang Perdagangan sebagai langkah sementara, yang memungkinkan penerapan tarif sebesar 10 persen selama lima bulan.
Setelah itu, kebijakan perdagangan AS berpotensi dilanjutkan melalui investigasi berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah AS bakal menilai apakah kebijakan atau praktik perdagangan negara lain dianggap tidak wajar, diskriminatif, atau membebani perdagangan AS.
Beberapa isu yang kemungkinan akan diteliti antara lain praktik dumping akibat kelebihan kapasitas produksi, dugaan pelanggaran dalam proses produksi seperti penggunaan tenaga kerja ilegal, pekerja di bawah umur atau kerja paksa, pelanggaran lingkungan, hingga subsidi ekspor yang berpotensi mengganggu persaingan.
Kata Johari, perusahaan yang terbukti tak mematuhi ketentuan dapat menghadapi pembatasan ekspor ke pasar AS. Sementara negara yang dinilai gagal mengatasi praktik tersebut bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi.
Dia melanjutkan sejumlah sektor ekspor utama Malaysia berpotensi terdampak, di antaranya industri listrik dan elektronik, minyak dan gas, komoditas perkebunan seperti minyak sawit, sarung tangan, serta berbagai produk berbasis karet.
Menurut Johari, ketergantungan perdagangan Malaysia terhadap pasar AS masih cukup besar. Nilai ekspor Malaysia ke negara tersebut tercatat mencapai sekitar RM 233 miliar pada 2025.
Meski demikian, dia menegaskan investigasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS tidak hanya menyasar Malaysia, tetapi juga sekitar 60 negara lain yang menjadi mitra dagang Amerika.
Johari juga mengingatkan para eksportir Malaysia untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tenaga kerja dan lingkungan agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan di masa depan.
"Hal yang penting adalah apa yang kita lakukan tidak boleh merusak lingkungan, negara, atau iklim," katanya.
Sebelumnya, pada fase awal kebijakan tarif yang diberlakukan pemerintahan Trump, Malaysia sempat menghadapi potensi tarif hingga 47 persen. Namun setelah negosiasi, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 24 persen.
Melalui kerangka ART, tarif tersebut kemudian kembali diturunkan menjadi 19 persen, bahkan memberikan fasilitas tarif nol persen bagi 1.711 produk Malaysia dari berbagai sektor seperti elektronik, karet, dan turunan minyak sawit.
Namun pada Februari lalu, Mahkamah Agung AS membatalkan tarif yang diberlakukan berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan alasan kebijakan tersebut melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
