KOMPAS.com – Sektor pariwisata telah membuktikan perannya sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai Rp 945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2025.
Pencapaian tersebut didorong oleh lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Selain itu, sektor ini menyumbang devisa sebesar 18,91 miliar dollar Amerika Serikat (AS) serta menjadi sumber penghidupan bagi 25,91 juta tenaga kerja.
Namun, ketangguhan sektor pariwisata kini diuji oleh gejolak global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengganggu konektivitas penerbangan internasional.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia (RI) memproyeksikan potensi kehilangan 5.500 wisatawan mancanegara dan kerugian devisa hingga Rp 184,8 miliar per hari apabila tidak dimitigasi dengan baik.
Laporan InJourney Airports periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026 juga mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai yang berdampak pada 47.012 penumpang. Kondisi ini turut diperparah oleh kenaikan harga avtur.
“Untuk itu, Indonesia perlu segera melakukan reformasi guna memitigasi dampak krisis global sekaligus membangun sektor pariwisata yang kompetitif dan tangguh,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari laman ekon.go.id, Senin (16/3/2026).
Baca juga: Airlangga Pastikan Anggaran Program Prioritas Prabowo Tak Dipangkas Meski Ada Risiko Perang Iran
Dalam webinar nasional pada Senin (16/3/2026) itu, Airlangga menyampaikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan pemerintah agar sektor pariwisata tetap berkembang di tengah tantangan global.
Salah satunya melalui perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council, implementasi kebijakan tersebut sejak 2015 mampu mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun serta menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja.
Kemenpar juga telah mengidentifikasi 20 negara potensial sebagai langkah respons cepat terhadap situasi saat ini.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pasar domestik dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran melalui konsep micro-tourism, yakni pengembangan destinasi berbasis perjalanan jarak dekat dengan pengalaman yang lebih mendalam.
Pemerintah turut memberikan stimulus berupa diskon transportasi pada periode Lebaran 2026 serta kebijakan kerja fleksibel (work from anywhere/WFA) guna mendorong pergerakan wisatawan.
Langkah lain yang ditempuh antara lain membuka peluang rute internasional baru, memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, serta mengembangkan destinasi bagi pekerja digital (digital nomad), termasuk di Jakarta, Kepulauan Riau, dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Bali.
Baca juga: Mudik H-6 Membludak, 80 Ribu Penumpang Menyeberang dari Bali ke Jawa
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, hal ini dapat menjadi peluang untuk menarik wisatawan karena mereka memperoleh nilai lebih dari uang yang ditukarkan. Untuk itu, pemasaran perlu menonjolkan Indonesia sebagai destinasi premium dengan harga yang kompetitif,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekosistem pariwisata di tengah dinamika global. Kondisi ini juga menjadi momentum peluang untuk memperkuat fondasi struktural dalam pembangunan pariwisata nasional.
“Saya berharap forum ini dapat menghasilkan ide-ide strategis yang berdampak terhadap sektor pariwisata Indonesia. Mari kita pastikan pariwisata Indonesia tetap tangguh, resilien dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai gejolak geopolitik global,” pungkas Menko Airlangga.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
