jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam memperbesar jatah kuota haji khusus pada tahun 2023-2024. Cara yang diduga digunakan adalah dengan membagi kuota ke beberapa travel haji dan umroh yang berafiliasi dengan Fuad.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa temuan awal pihaknya menunjukkan Maktour Travel tidak mendapatkan jatah kuota haji khusus dalam jumlah besar. Namun, KPK mencurigai kegigihan Fuad dalam mengupayakan kuota haji hanya menghasilkan sedikit jatah yang diterima perusahaan tersebut.
BACA JUGA: Ssst! KPK Menduga Ada Kepala Daerah Lain Beri THR kepada Polisi hingga Jaksa
Setelah dilakukan pendalaman, KPK menemukan fakta bahwa jatah kuota khusus yang diterima Fuad justru lebih besar dibandingkan travel haji dan umrah lainnya.
"Nah ini berbeda gitu, dia (Maktour Travel dapat kuota haji khusus) kecil, tetapi setelah kita urut-urut kan kami juga penasaran nih. Eh, si... Pak FHM ini, dia kan aktif, kenapa travel-nya dapatnya lebih sedikit gitu. Nah itu yang didalami. Ternyata dia, travel-travel itu ada yang afiliasi ke travel-nya gitu. Jadi dibagilah ke travel-travel yang afiliasinya, sehingga kalau dijumlah sebetulnya dia lebih besar dibanding yang lain," ungkap Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Minggu (15/3).
BACA JUGA: Bupati Cilacap cum Kader PKB Kena OTT KPK, Cak Imin Berkata Begini
"Jadi, afiliasi kayak anak-anak perusahaannya gitu. Jadi dibagi," kata Asep menambahkan.
Travel-travel yang terafiliasi itu ternyata bernaung dalam Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU). Dalam forum tersebut, Fuad Hasan menjabat sebagai dewan pembina. Sayangnya, Asep saat ini belum dapat merinci lebih detail jumlah kuota haji khusus yang didapat atau dikelola Fuad.
BACA JUGA: Jika Tak Ditangkap KPK, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Bakal Memeras Lagi
"Berapa sih jumlahnya? Kan gitu ya. Eh saya hanya ingatnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang lain ya, apa namanya itu travel ya. Travel kan ada di, ada travel ini... bergabung dalam forum SATHU. Gitu, forum SATHU. Nah di sana ada M (Maktour Travel) ini kan," imbuh Asep.
Fuad diduga melalui Forum SATHU aktif bergerilya mendapatkan jatah kuota haji khusus. Salah satunya dengan menyurati Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, setelah pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan yang awalnya berjumlah 8.000 kepada pemerintah Indonesia pada 2023.
Dari jumlah itu ditetapkan komposisinya 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus. Kuota untuk haji khusus itu belakangan bermasalah karena diduga penyerapannya tak sesuai aturan dan diperjualbelikan.
"Ini ada beberapa forum, tetapi eh yang paling eh aktif yaitu forum SATHU, dapatlah yang lebih besar kan gitu. Jumlahnya," ujar Asep.
Selain menyurati, Fuad juga berkomunikasi dengan mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief. Upaya itu bertujuan agar dapat memaksimalkan penyerapan kuota haji tambahan. Komunikasi tersebut dilakukan pasca rapat Komisi VIII DPR RI dengan Yaqut Cholil Qoumas pada Mei 2023.
Forum SATHU yang diinisiasi Fuad juga pernah melakukan pertemuan dengan Yaqut pada November 2023. Forum SATHU yang dikomandoi Fuad saat itu menyatakan kesiapannya menampung jatah kuota haji khusus lebih dari 8 persen.
"Forum SATHU melalui Saudara FHM ini menyatakan bahwa kalaupun lebih dari 8 persen, kan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 itu pengaturannya 92 persen, 8 persen. Nah kalaupun lebih dari 8 persen, travel-travel ini siap untuk menampungnya gitu. Siap untuk menampung 10 persen," ujar Asep.
Terkait kuota tambahan haji 2024 sejumlah 20.000, diduga terjadi manipulasi dengan mengubah komposisi pembagian yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus, menjadi skema pembagian 50:50. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi melalui jual beli kuota haji khusus.
Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total kerugian keuangan negara dalam dugaan korupsi kuota haji mencapai Rp 622 miliar. Angka itu diduga berkaitan dengan jumlah kuota haji khusus yang dibancak dan diperjualbelikan oleh sejumlah travel haji dan umroh. KPK memastikan akan terus memaksimalkan pengembalian uang negara yang diduga dirampok melalui jual beli kuota haji khusus.
"Pemberian kuota tambahan itu dari pemerintah kepada pemerintah. Jadi kuota haji diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, negara Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, gitu ya. Jadi, kuota itu milik pemerintah, milik negara kan seperti itu," tandas Asep.
KPK sejauh ini baru menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Keduanya yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku mantan Staf Khusus Menag. Yaqut sudah dijebloskan ke tahanan, sementara Gus Alex masih bebas. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Gubernur Luthfi Seusai Bupati Cilacap Kena OTT KPK
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
