Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mempertanyakan mengenai lambatnya realisasi program 3 Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas pemerintah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengungkapkan bahwa Presiden mulai mempertanyakan progres pembangunan yang terkesan tidak bergerak cepat di lapangan. Dalam laporannya, hambatan ini salah satunya terjadi lantaran adanya kendala administratif pada level kementerian.
"Bicara mengenai program ini, Presiden tanya, kenapa kok program perumahan agak lambat? Kesannya lambat. Itu kesan di pemikiran Presiden," ujar Hashim dalam agenda Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, kendala birokrasi muncul lantaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang merupakan kementerian teknis di bidang perumahan merupakan nomenklatur kementerian baru. Di mana, kementerian ini baru berusia satu tahun.
Adapun, sebelumnya, Kementerian PKP merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang eksekusinya dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Perumahan. Sehingga, transformasi kelembagaan ini berdampak pada kecepatan eksekusi program di masa awal transisi.
"Saya jelaskan terus terang saja ada masalah birokrasi, kementerian perumahan kan kementerian baru, baru satu tahun. Tapi sebetulnya Presiden ingin ini cepat," jelas Hashim singkat.
Baca Juga
- Hashim Ungkap Alasan Program 3 Juta Rumah Jadi Prioritas Prabowo
- Prabowo Guyur APBN Rp58 Triliun untuk Program 3 Juta Rumah di 2026
- Cerita Dirut PT SMF 'Pontang-panting' Biayai Program 3 Juta Rumah
Meski demikian, Hashim memastikan akselerasi akan tetap dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemanfaatan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengejar target pembangunan yang dibidik pemerintah.
Sebagai informasi, pada hari ini pemerintah menggandeng PT KAI untuk dilakukan kerja sama penggunaan aset yang bakal diperuntukkan bagi pengembangan hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD).
Sementara itu, Direktur Utama KAI, Bobhy Rasyidin menuturkan, akan terdapat 14 tower hunian di empat kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
"[Ekosistem ini] menjadikan hunian yang dekat dengan transportasi publik, pemanfaatan lahan yang efisien, serta mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat perkotaan," ujarnya.
Khusus di Manggarai, Bobby memaparkan nantinya akan ada 8 tower dan dua blok, yakni F dan G, yang masing-masing nantinya memiliki 12 lantai. Total hunian yang tersedia direncanakan mencapai 2.200 unit.
Bobby berharap melalui pencanangan pada kuartal 1/2026 ini, hunian dengan tipe unit 45 dan 52 tersebut dapat mulai ditempati pada awal tahun depan atau 2027.
"Waktu pengerjaannya akan segera kami mulai. Sehingga di awal 2027, kami sudah dapat melakukan penyerahan kunci dari unit-unit tersebut," tambahnya.
