Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Rapat Koordinasi Ekonomi Bahas Mitigasi Risiko Fiskal Akibat Konflik Timur Tengah
Jajaran menteri ekonomi Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 16 Maret 2026.
Pertemuan ini menjadi langkah krusial pemerintah dalam memitigasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas anggaran negara.
Rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna pekan lalu. F
okus utama pembahasan mencakup ketahanan APBN 2026 di tengah fluktuasi harga komoditas global dan persiapan logistik menjelang mudik Lebaran.
Fleksibilitas Fiskal Melalui Perppu
Dalam laporannya, Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai instrumen perlindungan jika harga minyak mentah dunia melampaui asumsi dasar makro. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan ruang gerak bagi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan belanja secara cepat.
"Dengan Perppu ini, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan perubahan," ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa gangguan pasokan energi global akibat ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi ancaman nyata bagi beban fiskal nasional.
Berdasarkan analisis sensitivitas pemerintah, terdapat tiga skenario risiko yang dihitung:
• Skenario Dasar: Harga minyak US$ 86/barel dengan defisit diperkirakan mencapai 3,18%.
• Skenario Moderat : Harga minyak US$ 97/barel dengan potensi defisit 3,53%.
• Skenario Terburuk : Harga minyak mencapai US$ 115/barel yang dapat mendorong defisit hingga 4,06%.
Airlangga menekankan bahwa mempertahankan ambang batas defisit 3% akan menjadi tantangan besar tanpa adanya pemangkasan belanja atau penyesuaian target pertumbuhan.
Optimisme Menkeu Terhadap Ketahanan
Ekonomi Meski tekanan eksternal meningkat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid.
Merujuk pada data historis tahun 2008 dan 2011, Purbaya menegaskan Indonesia memiliki pengalaman dalam menavigasi krisis energi.
"Kita punya cara atau pengalaman untuk mengendalikan dampaknya ke perekonomian selama kebijakan moneter dan fiskal tetap selaras," kata Purbaya di hadapan Presiden.
Ia juga menepis kekhawatiran berlebih yang berkembang di media sosial mengenai potensi resesi akibat kenaikan harga minyak di atas US$ 100 per barel.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan secara terukur guna memastikan masyarakat tetap terlindungi dari guncangan harga global.
Hingga berita ini diturunkan, rakortas masih berlangsung untuk mematangkan detail teknis kebijakan yang akan diambil guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,2% hingga 5,3%.
Editor: Redaksi TVRINews
