Perlukah Menghitung ROI Diaspora Indonesia?

Kasus viral seorang mantan penerima beasiswa LPDP yang mendapat perhatian media sosial karena memilih mengembangkan karir di luar sebenarnya mengungkap pertanyaan yang jauh lebih mendalam: 1. Berapa sebenarnya Return on Investment (ROI) yang didapatkan Indonesia dari investasi pendidikan tinggi di luar negeri? 2. Mengapa negara-negara lain telah mengembangkan strategi diaspora yang terukur secara ekonomis, sementara Indonesia masih bergerak dalam narasi yang bersifat moral dan emosional?

Indonesia menginvestasikan triliunan rupiah melalui program beasiswa negara, seperti LPDP, tetapi, sepengetahuan penulis, belum memiliki satu institusi pun yang secara sistematis mengukur kontribusi ekonomi dari diaspora pendidikan ini. Data tentang nilai kolaborasi penelitian, jaringan perdagangan yang terbuka, atau bahkan berapa banyak diaspora yang ingin berkontribusi tetapi tidak menemukan kesempatan kerja yang setara dengan investasi yang telah dikeluarkan negara, sepengetahuan saya, semua ini belum terdokumentasikan dengan baik. Padahal, informasi ini sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih bijaksana ke depannya.

Berbagai negara telah membangun strategi diaspora dengan kerangka ekonomi yang jelas dan hasil yang mengesankan. Kisah kesuksesan ini patut kita pelajari bukan sebagai perbandingan yang merendahkan, melainkan sebagai inspirasi untuk inovasi kebijakan.

Tiongkok mencapai pencapaian yang luar biasa: Diaspora Tiongkok menginvestasikan USD 1,9 triliun antara 1979 dan 2022, menyumbang 67 persen dari total stok Foreign Direct Investment (FDI) Tiongkok. Strategi mereka difasilitasi melalui United Front Work Department dengan program Thousand Talents Plan yang secara kreatif mendirikan 260 taman startup pengusaha, serta memanfaatkan Special Economic Zones di kawasan-kawasan yang secara tradisional menjadi pusat emigrasi.

India mengembangkan pendekatan yang menggabungkan investasi dengan soft power. Melalui diaspora bonds sejak 1991, India telah mengumpulkan lebih dari USD 40 miliar. Komunitas 35,4 juta Non-Resident Indians (NRI) dan Persons of Indian Origin memiliki aset senilai USD 1 triliun pada 2012—setara dengan 50 persen GDP India saat itu. Model ini terbukti sangat berguna, terutama dalam menjaga stabilitas valuta asing selama krisis ekonomi 1991 dan 1998.

Taiwan sejak 2019 telah menyetujui NT$ 1 triliun (USD 37,5 miliar) investasi dari 254 perusahaan yang dipimpin oleh kembalinya para pengusaha. Program Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses ini telah berhasil menciptakan 80.000 lapangan kerja baru. Pendekatan mereka sangat terukur: menyediakan tanah, infrastruktur listrik dan air, akses ke tenaga kerja berkualitas, bahkan matching capital dari pemerintah untuk para entrepreneur yang kembali dengan fokus pada sektor-sektor yang berkembang pesat seperti semikonduktor dan energi terbarukan.

Vietnam melalui komunitas Viet Kieu yang berjumlah 5 hingga 6 juta orang menerima remitansi tahunan sebesar USD 16 miliar, dengan pendekatan yang menekankan koneksi budaya dan transfer pengetahuan informal melalui jaringan keluarga.

Pakistan melalui Roshan Digital Account berhasil mencapai USD 7 miliar deposito dari Non-resident Pakistanis pada 2025, membuka akses digital ke perbankan dan properti tanpa mengharuskan diaspora kembali secara fisik. Iran dengan 4 juta diaspora mulai mengembangkan skema pembebasan layanan militer untuk investor, meski masih menghadapi tantangan kepercayaan yang signifikan.

Korea Selatan menghadirkan pelajaran suram namun penting untuk pelajaran dan koreksi bagi semua. Dengan 56 profesor Seoul National University meninggalkan kampus (brain drain) dalam empat tahun terakhir, peneliti Korea menemukan angka mencengangkan: lifetime public education cost per lulusan adalah KRW 214 juta atau USD 150 ribu, sedangkan kerugian tax revenue ketika alumni bekerja di luar adalah KRW 340 juta atau USD 240 ribu.

Untuk setiap talenta yang pergi, Korea kehilangan KRW 550 juta atau USD 380 ribu, belum termasuk multiplier effect penelitian yang tidak dilakukan, industri yang tidak dimulai, mentoring yang hilang. Penyebabnya terletak pada kesenjangan gaji yang melebar dramatis. Penyalahan moral tidak membuat profesor akan kembali pulang ke Korea dari kampus ternama dunia, seperti Harvard atau Stanford.

Setiap model menunjukkan satu kebenaran yang sama: Negara yang menghitung ROI diaspora secara sistematis dan merancang insentif yang jelas berhasil mengubah apa yang sering dilihat sebagai brain drain menjadi aset ekonomi strategis yang konkret dan menguntungkan semua pihak.

Sekarang, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia belum memiliki systematic venture capital matching program. Bahkan belum ada data akurat tentang berapa diaspora Indonesia menjadi sumber FDI atau kontribusi intellectual remittance mereka.

Apa yang ada sebagai gantinya adalah narasi yang berulang kali disampaikan: Anda menerima beasiswa pajak rakyat, jadi Anda wajib pulang, bila tidak: bayar denda! Narasi ini memiliki integritas emosional yang dapat kita pahami, tetapi tidak cukup kuat sebagai fondasi kebijakan ekonomi yang solid.

Ada pertanyaan fundamental yang sebenarnya lebih penting yang diabaikan: Apakah kondisi ekonomi dan ekosistem bisnis Indonesia saat ini mampu menawarkan posisi kerja yang sebanding dengan kualifikasi yang telah diperoleh diaspora di institusi terbaik dunia? Apakah kompensasi yang ditawarkan kompetitif dengan standar pasar global? Apakah sudah ada struktur kebijakan yang memungkinkan diaspora berkontribusi secara bermakna dari jarak jauh sambil merasa dihargai atas kontribusi mereka?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk membenarkan mereka yang menentukan pilihan tidak pulang dan memilih berkiprah di luar negeri, melainkan untuk membuka percakapan yang lebih dewasa tentang apa yang bisa dilakukan bersama.

Indonesia membutuhkan penelitian mendalam tentang profil diaspora pendidikan: Di mana mereka berada, apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka saat ini berkontribusi (atau tidak), dan bagaimana mereka ingin berkontribusi. Data ini menjadi fondasi untuk setiap keputusan kebijakan yang masuk akal. Tanpa memahami siapa diaspora kita, kita tidak bisa merancang insentif yang relevan.

Brain circulation (pulang balik), brain linkage (tetap berkontribusi dari luar), dan brain exchange (rotasi jangka pendek) adalah strategi yang berbeda dengan struktur insentif yang berbeda pula. Bukan semua diaspora harus pulang secara permanen, dan itu bukan kelemahan tetapi kenyataan yang harus kita kelola dengan bijaksana.

Ada nilainya seorang ahli AI asal Indonesia di Silicon Valley tetap terhubung dengan startup Indonesia tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Ada nilainya seorang peneliti di universitas Eropa berkolaborasi dengan kolega Indonesia dalam riset dan publikasi bersama.

Sektor-sektor ini harus menawarkan tidak hanya gaji yang kompetitif, tetapi juga peluang untuk bekerja pada masalah-masalah yang bermakna dan berdampak global. Ini adalah investasi jangka panjang, bukan solusi cepat, tetapi ia adalah satu-satunya cara untuk membuat brain circulation menjadi menarik secara intrinsik.

Setiap orang harus berhenti memandang diaspora dengan curiga atau menghakimi. Mulai menghargai mereka sebagai aset strategis yang berharga. Jika Tiongkok bangga bahwa 67 persen FDI mereka berasal dari diaspora dan menjadikannya bagian dari cerita kesuksesan nasional, mengapa Indonesia tidak bisa melakukan hal yang serupa?

Diaspora dapat menjadi aset soft power yang luar biasa, jembatan ekonomi yang penting, dan duta negara yang autentik ketika mereka diperlakukan dengan apresiasi, bukan dengan kecurigaan atau syarat-syarat yang merasa menghukum.

Kasus viral yang memicu semua ini pada dasarnya bukan tentang tergerusnya nasionalisme atau niretika, melainkan cerminan ketidakmampuan institusional Indonesia untuk mengelola talentanya secara rasional, sistematis, dan dengan orientasi ekonomi yang jelas.

Indonesia masih bergerak dalam paradigma paternalistik: Negara memberikan, jadi masyarakat harus membayar balik dengan cara yang ditentukan negara. Paradigma ini berfugsi dalam ekonomi yang lebih tertutup, tetapi untuk ekonomi berbasis pengetahuan yang bergantung pada sirkulasi talenta global, paradigma ini adalah beban yang berat dan ketinggalan zaman.

Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk belajar dari keberhasilan Tiongkok, India, Taiwan, Pakistan, Vietnam, atau bahkan dari Korea yang dengan gigih belajar dari kesalahannya sendiri.

Transformasi tidak datang dengan mengubah hati orang, melainkan dengan merancang sistem insentif dan kebijakan yang cerdas. Debat "Apakah saya harus pulang ke Indonesia untuk mengabdi?" dapat bergeser menjadi "Bagaimana saya memberikan kontribusi maksimal kepada Indonesia sambil mengembangkan karir saya secara optimal?"

Pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui keputusan kebijakan yang matang, bukan melalui hujatan dengan maksud mempermalukan di media sosial atau tekanan emosional.