Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar yang menyoroti mengenai fiskal daerah. Pertemuan tersebut juga mencari solusi defisit anggaran.
IDXChannel - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan sejumlah guru besar, peneliti, hingga praktisi pemerintahan di kediamannya di Kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan pada Minggu (15/3/2026).
JK mengungkap pertemuan itu membahas defisit anggaran di sejumlah daerah di Indonesia dan dimaksudkan untuk mencari solusi jalan keluar permasalahan tersebut.
Dalam keterangannya usai pertemuan, JK menegaskan bahwa kemajuan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan daerah karena struktur negara Indonesia bertumpu pada kekuatan pemerintahan daerah.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini perlu mendapat perhatian serius agar roda pemerintahan di tingkat lokal tetap berjalan seimbang dengan agenda pembangunan nasional.
"Karena bagaimanapun, negeri ini terdiri daripada daerah-daerah, maka daerah juga harus maju untuk memajukan masyarakat. Itu intinya. Nah itulah kita berdiskusi tadi dan tentunya sudah dijelaskan oleh masing-masing (praktisi)" kata JK.
Salah satu praktisi yang hadir, Prof. Djohermansyah Djohan, menyebut terdapat persoalan penting yang muncul dalam hubungan pusat dan daerah, terutama terkait menurunnya kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tugas rutin pemerintahan, percepatan pembangunan, hingga pelayanan di tingkat desa.
Ia menilai sejumlah kebijakan nasional berdampak langsung terhadap ruang gerak kepala daerah dalam menjalankan kewenangannya.
"Kita menemukan ada persoalan-persoalan yang cukup penting untuk kita perhatikan, terutama persoalan terkait dengan soal kemampuan daerah yang berkurang sekarang dalam menyelenggarakan tugas-tugas rutin pemerintahan maupun dalam percepatan pembangunan, termasuk juga dari tingkat pemerintahan desa, karena ada berbagai kebijakan yang dibuat di pemerintahan nasional yang berefek kepada pembangunan daerah dan tugas-tugas kepala daerah," ungkap Prof. Djohan.
Ia menekankan bahwa kepentingan nasional perlu berjalan seiring dengan kebutuhan daerah, sehingga pelayanan publik di wilayah tetap terjaga dan pembangunan tidak terhambat. Prof. Djohan juga menyinggung pentingnya penguatan desentralisasi sebagaimana tercantum dalam agenda Asta Cita.
"Ini harapannya bisa menjadi diskursus publik dan juga perhatian kita semua terutama oleh pemerintah pusat agar betul-betul mempertimbangkan sejumlah kebijakan terutama dalam tata kelola hubungan pusat dan daerah baik hubungan kewenangan maupun hubungan keuangan," lanjutnya.
Untuk diketahui, diskusi juga turut dihadiri sejumlah tokoh lainnya antara lain, Prof. Irfan Ridwan Maksum (UI), Prof. Aditya Perdana (FISIP UI), Prof. Ahmad Fairuz, Lili Romli (BRIN), Prof. Hanif (UT), Prof. Trubus (Trisakti), Prof. Muhadam Labolo (IPDN), Dr. Riant Nugroho (UNJ), Armand (KPPOD), Prof. Satya Arinanto (FH UI), Prof. Mulyadi (BRIN).
(Febrina Ratna Iskana)
