JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan efisiensi untuk menekan biaya politik yang makin tak terkendali.
Menurut Sultan, hal terpenting saat ini adalah menyelaraskan pemikiran para elite politik bahwa benar biaya politik itu mahal.
BACA JUGA:4 Daftar Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran 2026, Pemudik Bebas Melintas Tanpa Tarif
BACA JUGA:PBB Prihatin Insiden Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus
"Yang terpenting adalah kesamaan pemikiran para elite. Kalau sudah sepakat bahwa biaya politik itu mahal, tinggal kita cari formula terbaik untuk menekannya," kata Sultan saat ditemui usai kegiatan buka puasa bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Maret 2026.
Sultan tak menampik jika biaya politik yang mahal kerap menjadi penyebab kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
Untuk itu, ia mengusulkan agar ada intevensi langsung dari parlemen dan pemerintah untuk segera mengusulkan cara pemilihan yang menekan biaya politik.
BACA JUGA:Waduh! Ketua PN Jakpus dan PT DKI Diadukan ke KY Soal Sengketa Hotel Sultan
BACA JUGA:Ketua DPD RI Sultan Dukung Sikap Netral Presiden Atas Konflik AS-Iran
Salah satu cara efisiensi adalah mengubah sistem pemilihan kepala daerah.
Sultan mengusulkan sistem pemilihan kepala daerah yang asimetris. Sehingga, pada tingkat tertentu kepala daerah dipilih secara langsung, sementara pada tingkatan lainnya dipilih melalui DPRD.
"Saya nggak mau mengatakan oh ini yang paling benar, tapi beberapa pilihan itu ya efisiensi. Efisiensi itu bisa bentuknya nanti ada yang asimetris," ujar Sultan.
Menurut Sultan, sistem ini menjadi jalan tengah karena ada pihak yang kontra terhadap penerapan kembali Pilkada melalui DPRD secara keseluruhan.
"Jadi modelnya bisa dipilih melalui DPRD tapi sebagian, atau bisa juga nanti model pilkada kita kan ada pilkada gubernur tingkat satu, ada pilkada kabupaten tingkat dua, ada pilwakot," jelasnya.
BACA JUGA:Waketum PSI Kecam Penyiraman Air Keras ke Aktivis Kontras: Pelaku Harus Ditangkap!
- 1
- 2
- »
