ARF Soroti Serangan terhadap Menko Bahlil, Singgung Kepentingan Pebisnis Negara Tetangga

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti maraknya konten negatif yang menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di media sosial.

ARF menduga serangan tersebut perlu dicermati seiring kebijakan pemerintah yang semakin mengutamakan kepentingan nasional dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam (SDA).

BACA JUGA: Bahlil Larang Ekspor Gas Lewat Negara Transit, Sindir Singapura?

Dia menilai, sejumlah kebijakan Bahlil berpotensi memengaruhi kepentingan bisnis pihak tertentu, termasuk pelaku usaha dari negara tetangga.

"Saya menduga ada kepentingan ekonomi tertentu yang merasa terganggu oleh ketegasan kebijakan energi Indonesia. Kemungkinan adanya kepentingan pebisnis dari negara tetangga juga patut dicermati," kata Abdul Rahman di Jakarta, Sabtu (7/11).

BACA JUGA: Ribuan Orang Jadi Sasaran Penyadapan, Legislator Usul Pembentukan Pansus

Dia mencontohkan kebijakan pengurangan pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sekitar 31 juta kaki kubik standar per hari.

Selain itu, pemerintah belum melanjutkan rencana ekspor listrik ke Singapura karena masih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dan mempertimbangkan harga jual.

BACA JUGA: Anas Urbaningrum Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Menurut ARF, kebijakan tersebut dapat mengubah peta perdagangan energi regional dan berdampak terhadap pelaku usaha yang selama ini terlibat dalam rantai distribusi.

"Ketika Indonesia mulai memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri dan memperkuat posisi tawarnya dalam perdagangan internasional, tentu ada konsekuensi ekonomi bagi pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam rantai bisnis tersebut," ujarnya.

ARF juga menyoroti arahan Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2026 pada 2 November lalu.

Dalam kesempatan itu, Bahlil meminta agar ekspor mineral, batu bara, dan LNG dilakukan langsung kepada negara pembeli akhir, tanpa melalui negara perantara.

ARF menilai kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola bisnis perdagangan komoditas Indonesia yang selama ini melibatkan perusahaan perantara.

"Kalau selama ini ada pihak yang memperoleh keuntungan dari perdagangan komoditas Indonesia melalui negara perantara, tentu perubahan jalur perdagangan dapat memengaruhi model bisnis mereka," tuturnya.

Dia menganggap kemunculan konten negatif yang berdekatan dengan pengumuman kebijakan strategis pemerintah perlu dicermati.

Namun, ARF mengingatkan bahwa dugaan keterkaitan antara serangan digital dan kepentingan ekonomi tertentu harus dibuktikan melalui penelusuran objektif.

"Kita tidak boleh langsung menuduh pihak tertentu tanpa bukti, tetapi juga tidak boleh menutup kemungkinan adanya kepentingan ekonomi di balik sebuah kampanye digital," tegasnya.

Mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin itu menekankan bahwa kebijakan pengelolaan SDA harus berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional.

Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara tetangga tanpa mengesampingkan kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Kita tentu ingin hubungan Indonesia dengan negara tetangga tetap baik. Namun, kepentingan nasional juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam," pungkas Abdul Rahman.(kkp/jpnn)