jpnn.com - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian meluas hingga ke Tanah Papua.
Pengurus PPP di enam provinsi Papua secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap kepemimpinan Muhamad Mardiono dan mendesak agar ia dicopot dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.
BACA JUGA: Eks Pengurus PPP Nilai Mardiono Tak Punya Wewenang Copot Agus dan Gus Yasin
Ketua DPW PPP Papua Tengah Freny Anouw mengaku kecewa dan malu melihat kondisi partai berlambang Ka'bah tersebut. Menurut dia, konflik yang semula berkembang di tingkat pusat kini telah merembet ke daerah dan mengganggu soliditas organisasi.
Freny menyebut sebagai partai berasas Islam tertua di Indonesia, PPP seharusnya menjadi rumah perjuangan yang menjaga persatuan kader. Namun, kondisi internal partai justru dinilai semakin tidak terkendali di bawah kepemimpinan Mardiono.
BACA JUGA: Kritik Mardiono, Wabendum PPP Nilai Rakornas Bukan Forum Buat Copot Pengurus
"Kami ini di Papua Raya memang belum tahu kondisi persisnya, tetapi kegaduhan PPP di Jawa sudah sampai ke Papua Raya. Kami semua kecewa dan malu. Partai yang asasnya Islam, partai Islam tertua di Indonesia, kok bisa menjadi kacau dan rusak begini," kata Freny kepada wartawan, Sabtu (7/11).
Ia mengaku, awalnya para kader di Papua berharap kepemimpinan Mardiono dapat membawa stabilitas dan memperkuat partai. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya.
BACA JUGA: Sering Absen Acara Partai, Agus dan Gus Yasin Dicopot dari DPP PPP
"Ini partai asasnya Islam. Partai ini yang tertua mewakili agama di seluruh Indonesia. Awalnya kepemimpinan Pak Mardiono kami kira akan baik-baik saja. Tetapi sekarang kok jadi rusak begini?" ujarnya.
Freny juga mempersoalkan pemberhentian sejumlah pengurus DPW dan DPC di wilayah Papua Raya.
Ia mengungkapkan, sedikitnya tiga DPW mengalami pergantian atau pencopotan kepengurusan, sementara sekitar tujuh DPC turut diberhentikan.
Bahkan, menurut dia, seluruh DPC PPP di Papua Barat Daya ikut terkena pemberhentian. Padahal, sejumlah pengurus yang dicopot merupakan kader yang selama ini bekerja membesarkan partai dan berhasil mempertahankan kursi legislatif.
"Di Papua Raya ada tiga DPW dicopot. DPC-DPC yang selama ini selalu mendapatkan kursi juga dicopot. Padahal mereka kader-kader terbaik PPP, sudah bekerja keras untuk partai dan selalu mendapatkan kursi. Kok malah dipecat tanpa alasan dan tidak sesuai aturan partai?" tegasnya.
Ia mempertanyakan arah kepemimpinan PPP jika pemberhentian pengurus daerah terus dilakukan tanpa alasan dan mekanisme organisasi yang jelas.
"Kami semua di Papua bingung. Partai ini mau dibawa ke mana? Kalau begini terus, partai ini akan semakin rusak," katanya.
Freny juga menyoroti pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin Maimoen dari posisi Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Ia menyebut, keduanya merupakan bagian dari kepengurusan yang telah mendapatkan pengakuan melalui SK Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Freny, keputusan pemberhentian tersebut semakin memperkeruh konflik karena dinilai dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan mekanisme organisasi.
"Terakhir kemarin, Pak Agus dan Taj Yasin yang sudah diakui melalui SK Kemenkumham dan diakui negara, tetapi oleh Mardiono dipecat semena-mena. Artinya, Pak Mardiono main pecat dengan melawan hukum," ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan atau ketidaksukaan pribadi tidak dibawa ke dalam pengelolaan partai.
Sebab, keputusan yang mengabaikan aturan organisasi berpotensi semakin memperdalam perpecahan.
"Kalau ada yang tidak suka secara pribadi, jangan bawa-bawa ke partai. Kalau begini, partai ini mau dibawa ke mana? Pasti tambah rusak," katanya.
Freny mengatakan pengurus PPP di Papua Raya terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pengurus wilayah lainnya, termasuk di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi.
Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas perkembangan konflik dan mencari jalan keluar atas kemelut kepemimpinan di tingkat pusat.
Ia menyebut, komunikasi lintas wilayah itu memperlihatkan adanya aspirasi yang sama untuk meminta pergantian kepemimpinan Mardiono.
"Kami terus berkomunikasi dengan teman-teman di daerah, kawan-kawan DPW di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya. Kami saling berkomunikasi melihat kondisi dan perkembangan partai yang sudah rusak ini. Kami kompak ingin Mardiono dipecat," tegasnya.
Sebagai bentuk sikap politik organisasi, pengurus PPP dari enam provinsi di Papua Raya sebelumnya telah menyampaikan pernyataan sikap bersama pada 31 Oktober 2026 bertajuk 'Enam Provinsi, Satu Suara, Satu Perjuangan'.
Dalam pernyataan tersebut, mereka secara tegas mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum DPP PPP dan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPP.
Keduanya dinilai sebagai pemegang mandat hasil Muktamar X PPP di Ancol, Jakarta, pada 27–29 September 2025.
Pengurus Papua Raya juga mendesak agar hasil Muktamar X dihormati dan dijadikan dasar penataan kepemimpinan partai.
Mereka menolak perubahan kepengurusan yang dilakukan secara sepihak tanpa landasan AD/ART yang jelas.
Selain itu, mereka meminta DPP PPP membuka ruang dialog dengan perwakilan enam provinsi di Tanah Papua untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan soliditas kader.
Di tengah konflik yang terus meluas, Freny secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kemelut kepengurusan PPP.
Ia menilai persoalan di tingkat pusat telah menimbulkan keresahan serius bagi kader di daerah.
"Kondisi ini membuat kami resah sebagai kader PPP di daerah. Karena itu, kami memohon kepada Presiden RI, Pak Prabowo Subianto, agar mengambil sikap tegas terhadap Mardiono. Kepemimpinannya telah membuat partai kacau dan merusak rumah besar perjuangan kader PPP," ujarnya.
Freny berharap pemerintah memberikan perhatian agar konflik internal PPP tidak semakin berlarut-larut dan mengorbankan kader yang selama ini bekerja membesarkan partai.
Sebelumnya, desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Mardiono juga disampaikan Ketua DPC PPP Taliabu, Maluku Utara, Rismanto Tari.
Rismanto menuding Mardiono melanggar kesepakatan rekonsiliasi setelah memberhentikan sejumlah pengurus DPW, DPC, anggota partai, hingga anggota DPRD PPP secara sepihak.
Ia juga mempersoalkan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin dari posisi Sekretaris Jenderal melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang menurutnya tidak diatur dalam AD/ART PPP.
"Mardiono melanggar kesepakatan rekonsiliasi dengan melakukan pemecatan keanggotaan terhadap puluhan anggota PPP dan anggota DPRD PPP secara sepihak. Hal ini diperparah dengan melakukan pemecatan terhadap Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan Taj Yasin Sekretaris Jenderal DPP PPP secara sepihak melalui forum Rakornas yang tidak diatur dalam AD/ART PPP," pungkas Rismanto. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Komentar (0)