Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Yasonna Laoly, menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik, berdasarkan sejumlah hasil survei, tidak lepas dari sikap pragmatis elite partai. Salah satu pemicunya adalah tuntutan untuk memenuhi ambang batas parlemen agar partai bisa mempertahankan kursi di DPR.
Ia mengatakan kondisi tersebut membuat partai cenderung memilih figur publik yang mampu mendulang suara. Kemampuan finansial untuk menanggung biaya politik saat pemilu juga menjadi pertimbangan. Akibatnya, pemahaman kader terhadap ideologi dan garis perjuangan partai kerap dikesampingkan.
"Yang penting bisa meraup suara sebanyak-banyaknya dan mampu secara ekonomi untuk membiayai pemilu. Terkadang sampai harus melakukan pembajakan caleg yang potensial terpilih untuk memastikan partainya tetap berada di DPR," kata Yasonna dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Yasonna usai memimpin Focus Group Discussion Kelompok I Badan Pengkajian MPR di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, kemarin. Mengusung tema "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila", acara ini melibatkan tiga narasumber, guru besar FISIP UIN Jakarta, yaitu Prof. Bakir Ikhsan, anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, serta peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu Irianto.
Lebih lanjut, Yasonna menjelaskan pragmatisme memilih calon anggota DPR, presiden, dan kepala daerah dengan pertimbangan tersebut tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik. Ia mengingatkan kedaulatan rakyat tidak berhenti setelah pemilu selesai dan hasilnya diumumkan. Rakyat tetap memiliki peran dalam menentukan pilihan pada pemilu berikutnya.
Yasonna mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik bisa menurun ketika aspirasi mereka tidak tersalurkan. Kondisi itu bisa terjadi melalui lembaga perwakilan maupun sikap para elite politik. Hal tersebut, menurutnya, juga tercermin dalam hasil survei berbagai lembaga.
"Di berbagai diskusi muncul pikiran untuk mengganti sistem pemilu saat ini. Yaitu dengan kembali ke sistem tertutup atau sistem mix (setengah tertutup), tidak seterbuka seperti sekarang. Harapannya dapat membatasi sikap pragmatisme dalam penentuan caleg karena cara tersebut ke depannya tidak sehat," ujar Yasonna.
Menurut Yasonna, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menetapkan syarat masa keanggotaan partai bagi calon anggota DPR maupun kepala daerah. Calon juga perlu mengikuti proses kaderisasi partai dengan baik sebelum dapat diusung dalam pemilu.
"Sehingga tanggung jawab partai dalam menunjuk calon itu jelas. Masyarakat juga dapat menuntut partai jika menghasilkan anggota DPR atau kepala daerah yang tidak bermutu. Hukumannya tidak dipilih pada pemilu selanjutnya," kata Yasonna.
Sementara itu, Yohan mengatakan masyarakat merasa partai politik belum bisa menjadi saluran aspirasinya. Jumlah responden yang mengatakan bahwa parpol belum bisa menjadi saluran aspirasi mencapai 56,4% dan hanya 37,8% yang percaya partai bisa menjadi saluran aspirasi.
Karena itu, Yohan mengimbau parpol harus melakukan penguatan-penguatan agar kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan partai sebagai saluran aspirasi bisa meningkat.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan kenyataan bahwa sejatinya masyarakat tidak setuju jika partai-partai memilih mencalonkan kader partai lain ketimbang kadernya sendiri dalam sebuah kontestasi. Jumlah responden yang setuju partai mengusung kadernya sendiri sebesar 64,7%.
"Meskipun kepercayaan terhadap partai terbilang kecil, tetapi masyarakat masih menghendaki adanya demokrasi, termasuk pemilu langsung. Tetapi sejak terjadi kerusuhan Agustus tahun lalu, indeks demokrasi kita selalu terkoreksi, termasuk oleh maraknya demo-demo mahasiswa yang terjadi beberapa waktu lalu," ungkap Yohan.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR, yaitu I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan (F-PDI Perjuangan), Guntur Sasono (F-P Demokrat), Denty Eka Widi Pratiwi (Kelompok DPD RI), Andreas Hugo Pareira (F-PDI Perjuangan), Endang S. Thohari (F-P Gerindra), Heri Gunawan (F-P Gerindra), dan Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan).
(akn/ega)
Komentar (0)