Dino Patti Djalal mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) mengkritik sikap Joko Widodo (Jokowi) Presiden ke-7 RI, dalam menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden RI yang menyeret Listyo Sigit Prabowo mantan Kapolri.
Dino menilai respons Jokowi yang hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum terlalu lemah dan normatif.
Menurutnya, pernyataan itu tidak menunjukkan keprihatinan maupun sikap tegas terhadap kasus yang melibatkan mantan Kapolri di era pemerintahannya itu.
“Komentar Bapak Joko Widodo mengenai kasus penyadapan Presiden masih sangat lemah dan normatif, dan, berbeda dari komentar Istana atau sejumlah parpol, tidak sedikitpun mencerminkan rasa prihatin, kecewa atau marah,” tulis Dino melalui akun media sosial X miliknya @dinopattidjalal, Jumat (6/11/2026).
Kritik itu disampaikan setelah Jokowi memberikan tanggapan singkat kepada wartawan mengenai kasus dugaan penyadapan yang melibatkan Listyo Sigit dan sejumlah pihak lainnya.
Jokowi sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian.
“Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya,” kata Jokowi seusai menghadiri persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan itu dinilai Dino belum cukup untuk menunjukkan sikap Jokowi terhadap kasus penyadapan yang menyasar kepala negara dan sejumlah tokoh lainnya.
Melalui unggahannya, Dino bahkan menyusun draf pernyataan yang menurutnya dapat digunakan Jokowi untuk menunjukkan kecaman sekaligus memperjelas posisinya kepada publik.
“Karena itu, JIKALAU memang tidak ada udang dibalik batu, saya USULKAN Bapak Joko Widodo dapat sejak awal membuat pernyataan sbb (sebagai berikut),” tulisnya.
Dalam draf tersebut, Dino mengusulkan agar Jokowi secara terbuka menyampaikan keterkejutan dan kesedihannya atas dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam kasus penyadapan.
“Saya, Joko Widodo, sangat shock mendengar berita bahwa LSP (Listyo Sigit Prabowo) dan sejumlah oknum Polri melakukan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah Ketua Parpol, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya telah belasan tahun mengenal dekat LSP dan sayalah yang membesarkannya sampai menjadi Kapolri. Karena itu, saya sedih sekali dan mengecam LSP atas perbuatannya yang tercela terhadap Presiden Prabowo dan tokoh-tokoh lain,” demikian bagian awal draf pernyataan yang disusun Dino.
Dino juga mengusulkan agar Jokowi menyebut dugaan penyadapan sebagai tindakan pengkhianatan terhadap negara, dan meminta kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya konspirasi yang lebih luas.
“Penyadapan ini bukan saja aksi pengkhianatan yang luar biasa, namun – melihat target-targetnya – merupakan bagian dari KONSPIRASI besar dan jahat terhadap negara,” bunyi lanjutan draf tersebut.
Dalam rancangan pernyataannya, Dino turut menekankan pentingnya pengusutan menyeluruh terhadap motif, cara kerja, jumlah korban, hingga kemungkinan adanya pihak lain di balik kasus penyadapan.
“Saya mendorong Polri agar tidak ragu sedikitpun untuk mengusut kasus ini sampai tuntas – apa motivasinya, bagaimana cara kerjanya, siapa saja yang sudah menjadi korban, dan siapa di belakangnya – termasuk kemungkinan blackmail untuk tujuan tertentu, dan bahkan apakah ada kaitan dgn ‘mafia-mafia’ tertentu,” tulis Dino dalam drafnya.
Selain mendesak penyelidikan, Dino mengusulkan agar Jokowi menyatakan dukungan terhadap proses hukum tanpa pandang bulu, termasuk apabila ada pihak berpengaruh yang terlibat.
“Semoga semua anggota komplotan penyadap, terutama otaknya, dapat ditangkap, diadili dan dihukum yang seberat-beratnya dan tanpa pandang bulu. Di negara kita, tidak ada siapapun yang kebal hukum, termasuk saya,” demikian penutup rancangan pernyataan tersebut.
Pada bagian akhir unggahannya, Dino juga mempersilakan Jokowi menggunakan rancangan tersebut apabila yakin tidak memiliki keterkaitan dengan perkara penyadapan.
“Monggo pak Jokowi, silahkan digunakan draft pernyataan ini JIKA Bapak yakin berada di pihak yg benar, dan untuk membantu meyakinkan publik bahwa Bapak tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus penyadapan Presiden ini,” tulis Dino.
Sebagai informasi, Listyo Sigit Prabowo merupakan Kapolri yang diangkat pada masa pemerintahan Jokowi. Dia dilantik pada 27 Januari 2021 setelah mendapat persetujuan DPR RI. Sebelum menjadi Kapolri, Listyo pernah menjabat ajudan Jokowi saat awal menjabat Presiden, kemudian Kapolresta Surakarta saat Jokowi menjadi Wali Kota daerah tersebut. (bil/faz)
Komentar (0)