Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara soal usulan pengusaha yang meminta pemerintah memperpanjang atau mempermanenkan insentif pemerintah berupa bea masuk 0 persen untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan baku industri petrokimia diharapkan bisa dipermanenkan.
Kebijakan ini sebelumnya diteken akibat sulitnya mengimpor nafta sebagai bahan baku industri petrokimia imbas perang di Selat Hormuz. Hanya saja, insentif ini hanya diteken untuk berlaku selama enam bulan dan dijadwalkan berakhir pada Januari 2027.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan, pihaknya juga melihat perlunya ada perpanjangan stimulus tersebut.
Menurut dia, kebijakan tersebut diperlukan karena impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia sebelumnya dikenakan bea masuk 5 persen. Sementara itu, produk jadi yang diimpor telah mendapatkan tarif bea masuk 0 persen.
“LPG sebagai bahan baku masih ditarifkan 5 persen, tetapi untuk produk jadinya ini sudah 0 persen. Nah, ini yang kita dorong terus,” kata Sri Bimo dalam diskusi pada gelaran Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) di Bogor, Jumat (6/11).
Dia membeberkan Kemenperin kini mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memperpanjang fasilitas tersebut.
“Nanti kira-kira bulan Januari selesai kebijakan ini, nah kami sedang mendorong Kemenkeu untuk bisa memperpanjang. Memperpanjang 0 persen dari LPG,” ujarnya.
Ketua Inaplas Suhat Miyarso sebelumnya mengatakan industri berharap fasilitas bea masuk LPG 0 persen dapat diperpanjang atau dipermanenkan.
“Jadi kita diberi fasilitas tarif bahan baku untuk LPG dari sebelumnya 5 persen menjadi 0 persen selama 6 bulan. Kami sudah sampaikan ke Pak Menteri (Perindustrian) untuk bisa dibantu agar diperpanjang atau dipermanenkan,” tuturnya.
Menurut dia, kebijakan tersebut sudah memberikan perbaikan bagi industri, meski dampaknya belum terlalu signifikan karena harga LPG belum selalu lebih kompetitif dibandingkan nafta.
“Jadi saya rasa kebijakan ini mungkin akan efektif apabila nanti harga LPG bisa bersaing dengan harga nafta. Dan itu pernah terjadi. Jadi kita ingin untuk bisa kita manfaatkan,” ujar Suhat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menuturkan LPG menjadi salah satu alternatif bahan baku bagi sejumlah pabrik petrokimia. Lotte Chemical, misalnya, dapat mencampurkan LPG hingga 40 persen dalam kebutuhan bahan bakunya. Sementara itu, Chandra Asri dapat menggunakan campuran LPG sekitar 30-35 persen.
”Yang lain belum, karena yang mampu mengolah saat ini baru Lotte dan Chandra Asri. Jadi secara pengawasan mudah sekali karena pelabuhannya juga pelabuhan sendiri,” terangnya.
Berdasarkan data Kemenperin yang diolah dari SIINas, total nilai rencana investasi industri kimia berbasis minyak bumi di Indonesia mencapai sekitar USD 52 miliar.
Proyek-proyek tersebut di antaranya adalah PT Chandra Asri Alkali dengan investasi USD 754 juta target kuartal I 2027 dan PT Nippon Shokubai Indonesia yang sudah tahap EPC investasi USD 114 juta dengan target kuartal III 2027, keduanya di Provinsi Banten. Kemudian Polytama Propindo di Jawa Barat dengan investasi USD 450–500 juta dan target kuartal II 2029.
Di Jawa Timur ada proyek Pertamina Rosneft - GRR Tuban mencatatkan nilai investasi tertinggi senilai USD 24–25 miliar dengan target komersial kuartal III 2032, disusul Olefin Complex TPPI senilai USD 8–9 miliar (target 2031), dan Proyek STL Chemicals senilai USD 540 juta (target 2028).
Selain di Pulau Jawa, ada PT Taikun Petrochemical menyiapkan investasi sebesar USD 6 miliar di Kalimantan Utara, sementara PT ExxonMobil Indonesia merencanakan investasi senilai USD 10 miliar untuk fasilitas Polyethylene dengan target komersialisasi pada tahun 2035.
Komentar (0)