REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengerahkan kekuatan lintas sektor untuk mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang akhir tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan curah hujan yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang di wilayah tersebut.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, usai memimpin apel kesiapsiagaan di Mako BPBD Kota Bogor, Jumat, menegaskan bahwa upaya ini melibatkan unsur TNI, Polri, seluruh perangkat daerah, hingga masyarakat di tingkat kelurahan. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana memerlukan koordinasi dan kesamaan langkah dari seluruh pemangku kepentingan.
"Bahwa pencegahan lebih baik daripada penanganan saat darurat. Sekaligus menetapkan status siaga darurat bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder," kata Jenal.
Penguatan Mitigasi Hingga Tingkat Kelurahan
Jenal menjelaskan, langkah mitigasi dilakukan secara masif hingga ke tingkat kelurahan melalui penguatan program Kelurahan Tangguh Bencana dan Kecamatan Tangguh Bencana. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi bencana sejak dini, mengingat Kota Bogor memiliki sejumlah wilayah yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi.
Ia menekankan bahwa mitigasi bencana harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. "Langkah ini harus masuk menjadi peta risiko bencana di dalam RPJMD maupun RPJPD. Karena yang paling penting adalah mitigasi awal," ujarnya. Selain kesiapan pemerintah, ia juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat memicu banjir.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Final Check Kesiapan Personel dan Logistik
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko, menyatakan bahwa apel lintas sektor ini merupakan pemeriksaan akhir atau final check terhadap kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi potensi bencana sepanjang periode 2026 hingga 2027. "Apel ini digelar sebagai wujud nyata komando kesiapsiagaan terpadu dan sinergi tanpa sekat antarinstansi," katanya.
Dimas merinci, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, BPBD Kota Bogor bersama unsur lintas sektor telah melaksanakan berbagai langkah mitigasi. Di antaranya adalah penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir dan gempa bumi, serta pemasangan dan pengoperasian satu unit Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) tanah longsor di Kelurahan Panaragan.
Berbagai program penguatan kapasitas juga telah digelar, seperti jambore yang melibatkan 27 Kelurahan Tangguh Bencana, pembentukan 12 kelurahan tangguh bencana baru, serta pengukuhan 20 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Langkah lainnya meliputi pembentukan Pramuka Tangguh Bencana, deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana se-Kota Bogor, mitigasi lingkungan secara serentak, dan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) lintas sektor.
Penguatan kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2026 serta hasil koordinasi antara Pemerintah Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, dan Kodim 0606/Kota Bogor.
Komentar (0)