ALI Ingatkan Pembatasan Truk Sumbu 3 Saat Nataru Bisa Picu Kelangkaan dan Kenaikan Harga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menilai kebijakan pembatasan truk logistik di akhir tahun berpotensi menghambat pemulihan industri dan memicu disparitas harga akibat tersumbatnya distribusi bahan baku maupun produk akhir.

Mahendra menjelaskan bahwa dua minggu menjelang akhir tahun merupakan masa tersibuk (peak season) bagi industri logistik.

BACA JUGA: Pastikan Arus Balik Lancar, Polres Muba Tindak Tegas Truk Sumbu Tiga yang Nekat Melintas

Perusahaan manufaktur umumnya mengejar target penjualan tahunan sekaligus memenuhi lonjakan permintaan masyarakat di daerah, terutama untuk komoditas sensitif seperti sektor makanan dan minuman.

"Jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik. Apalagi jika demand-nya besar seperti air minum kemasan, jika suplainya sedikit, pasti akan menyebabkan harga naik," ujar Mahendra dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA: Polisi Tahan Truk Sumbu Tiga yang Langgar Ketentuan Pembatasan Operasional

Ia menambahkan, momentum akhir tahun adalah waktu bagi pengusaha untuk mencari pendapatan tambahan guna memenuhi kewajiban seperti bonus karyawan dan tunjangan Natal.

Mahendra membandingkan dengan Singapura yang justru membuat regulasi khusus untuk mendukung cash flow pengusaha di masa liburan demi mendongkrak setoran pajak negara.

BACA JUGA: Prioritaskan Pemudik, Polda Sumsel Larang Truk Sumbu Tiga Beroperasi

Alih-alih membatasi truk logistik, ALI menyarankan pemerintah untuk melakukan pembagian jam operasional yang adil di jalur utama dengan memprioritaskan angkutan barang.

Pemerintah diusulkan mengalokasikan waktu malam hari, misalnya pukul 22.00 hingga 05.00 WIB, khusus untuk truk logistik, sementara kendaraan pribadi dan bus diarahkan beroperasi pada siang hari.

Selain itu, tambahnya, banyak perusahaan berlomba mempercantik kinerja sebelum menutup buku di akhir tahun. Pada saat yang sama, lanjut Mahendra, banyak masyarakat perantauan yang kembali ke daerah masing-masing, sehingga distribusi barang harus merata.

“Jadi, jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik. Apalagi jika demand-nya besar seperti air minum kemasan, jika suplainya sedikit, pasti akan menyebabkan harga naik,” tegasnya.

Belum lagi menurutnya, di tengah situasi kelangkaan barang itu ada pihak-pihak tertentu yang berniat ‘bermain’ dengan sengaja menahan suplainya. Mereka ini akan memainkan harga dengan memanfaatkan demand yang besar. “Jadi, kita harus coba tinjau dari helicopter view-nya seperti itu,” katanya.

Seharusnya, lanjut Mahendra, yang dilakukan pemerintah itu justru memotong jalur logistik agar tidak terlalu panjang guna menghindari besarnya biaya transportasi. “Itu yang dibutuhkan pelaku usaha, memotong jalur distribusi yang panjang,” ucapnya.

Apalagi, menurut dia, momen Nataru itu sangat ditunggu-tunggu oleh produsen sebagai kesempatan untuk mengejar target penjualan. Karena, lanjutnya, saat akhir tahun itu biasanya perusahaan mengeluarkan dana yang lebih besar dibanding hari-hari biasa. Misalnya, untuk membayar bonus akhir tahun karyawan dan ada juga perusahaan yang membayar tunjangan Natal.

“Untuk itu, para pengusaha itu kan harus cari gaining tambahan agar bisa membayarnya. Tapi, kalau saat seperti itu, istilahnya panen rayanya para pengusaha itu diganggu dengan aturan-aturan pembatasan, terus kita mau ngambil kesempatannya dari mana,” cetusnya.

Katanya, di Singapura, pada Agustus itu adalah bulan sales dari negaranya untuk menarik turis datang ke negaranya. Menurutnya, saat itu diadakan jor-joran diskon yang diciptakan pemerintahnya (created by government).

“Government yang menciptakan isu itu untuk membantu pengusahanya menikmati panen raya. Nah, jika pengusahanya mendapatkan cash flow besar, pemerintahnya kan juga akan menikmati hasil dari setoran pajak mereka. Namun, di Indonesia malah dihambat untuk pengusahanya menikmati panen raya,” tuturnya.

Karenanya, dia menyarankan agar yang dilakukan pemerintah saat Nataru nanti itu tidak pembatasan terhadap truk sumbu 3 atau lebih. Namun, menurutnya, pemerintah cukup melakukan pengaturan jam operasional semua kendaraan termasuk kendaraan pribadi, dengan lebih mengutamakan truk logistik.

”Misalkan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu dikhususkan hanya untuk logistik. Sedang untuk mobil pribadi, bus, hanya boleh lewat dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, dan di luar jam tersebut nggak boleh jalan. Karena pada dasarnya jalan yang mereka gunakan itu kan sebenarnya untuk jalur logistik,” katanya.(ray/jpnn)