JAKARTA,KOMPAS – Menyikapi situasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belakangan, terutama setelah terungkapnya kasus dugaan penyadapan pada Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lainnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan Tausiyah Kebangsaan. Ada lima poin imbauan kepada umat dalam tausiah tersebut. Apa saja imbauan dimaksud?
Sejak dirilis pertama kali oleh Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), sudah empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan itu. Keempatnya adalah Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Polri 2021-2026 yang terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan.
Kemudian, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang terakhir menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 2010-2019.
Peristiwa dugaan penyadapan yang berlangsung dari 2025 hingga 2026 ini, menghentak banyak pihak. Tak lain karena selain Presiden Prabowo, sejumlah tokoh lain, seperti pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan pengusaha, ikut disadap.
Kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan dalam negeri pun mencuat, diiringi kecaman dari berbagai kalangan. Di tengah situasi tersebut, beragam spekulasi liar bermunculan mengenai sosok yang menginstruksikan penyadapan serta motif di baliknya. Pada saat yang sama, kondisi ekonomi nasional tengah menghadapi tekanan, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat hingga meningkatnya beban hidup akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Berangkat dari kondisi tersebut, MUI mengeluarkan tausiyah kebangsaan. Tausiyah berisi lima poin imbauan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan pada 5 November 2026. Apa saja isi imbauan dimaksud?
Pertama, MUI mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk senantiasa menjaga stabilitas dan kondusifitas berbangsa dan bernegara serta mengedepankan musyawarah yang jujur dan terbuka dari hati ke hati. Ini penting agar terhindar dari pertikaian dan perpecahan demi terwujudnya kemaslahatan umat dan bangsa.
Selain itu, MUI mengingatkan kembali penyelenggara negara berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai budaya bangsa agar senantiasa berpijak pada prinsip dan nilai-nilai etika atau adab dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta penegakan hukum.
Kemudian, MUI mendorong dan mengoptimalkan dialog serta komunikasi yang konstruktif melalui forum-forum strategis keumatan dan kebangsaan, dengan melibatkan jajaran MUI provinsi dan kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, Ormas Pemuda Islam (OKP Islam), pondok pesantren, serta kalangan mahasiswa Islam. Hal ini guna memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan internal umat Islam, dan memperkokoh persatuan dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik bangsa.
Keempat, MUI memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Kapolri untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. MUI pun mengapresiasi aparat penegak hukum agar hukum berjalan dengan tegas, transparan, dan berkeadilan.
“Hal itu menjadi keniscayaan agar segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak sendi-sendi harmoni persatuan berbangsa segera ditangani dan diatasi sebagai implementasi supremasi dan kedaulatan hukum di Republik Indonesia,” demikian dikutip dari tausiyah.
Yang terakhir, MUI meminta semua elemen bangsa untuk tetap sabar dan menahan diri sehingga terhindar dari potensi konflik permusuhan, dan pertentangan, adu domba, baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat merugikan dan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selain dari MUI, imbauan mengajak masyarakat turut menjaga keamanan dan keutuhan bangsa juga sempat disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
“Saya mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan keutuhan bangsa,” kata Kepala Bakom Syahganda Nainggolan.
Ia meminta segenap pihak mewaspadai agar jangan ada ambisi-ambisi kekuasaan membuat masyarakat menoleransi politik busuk, tanpa moral, dan bisa memecah belah persatuan kita.
“Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran Kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya, setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut secara objektif, transparan, dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Syahganda menegaskan penegakan hukum harus menjadi landasan utama.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal yang disebut menyasar dirinya.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden menilai dugaan tersebut memprihatinkan karena melibatkan institusi yang berada di bawah presiden.
“Beliau sangat prihatin. Institusi yang berada di bawah Presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian (penyadapan). Tentunya itu sangat memprihatinkan. Sekali lagi, sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya,” kata Prasetyo.
Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan pimpinan negara berpotensi menyangkut informasi yang sensitif. Informasi tersebut, jika disalahgunakan, dapat membahayakan kepentingan bangsa.
Komentar (0)