Penyadapan Ilegal Terhadap Prabowo Disebut sebagai Tindakan Makar dan Harus Diusut Tuntas ke Akarnya

viva.co.id
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Pengasuh PP Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam menyatakan tidak boleh ada toleransi hukum dan politik terhadap pelaku penyadapan ilegal.

Hal tersebut diungkapkan Gus Salam saat menanggapi dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga :
Eks Kapolri Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka, Kepala BIN Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar
Penyadapan Ilegal Sasar Presiden dan Tokoh Politik, Istana Lakukan 'Bersih-Bersih'

"Bila masuk kategori yang mengarah makar, maka tidak boleh ada toleransi sedikitpun baik hukum maupun politik terhadap para pelakunya. Harus diusut tuntas hingga akarnya dan terbuka," kata Gus Salam dalam keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).

Ia menilai para ulama dan kiai yang turut menjaga bangsa Indonesia sangat prihatin atas tindakan penyadapan ilegal tersebut.

"Tidak hanya Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus korban penyadapan yang prihatin, para Ulama-Kyai yang turut menjaga bangsa ini, termasuk saya, juga prihatin atas skandal penyadapan para petinggi yang membahayakan negara," kata dia.

Bagi Gus Salam, para target, yakni dari berbagai kalangan strategis yang disadap secara ilegal bisa menjadi indikasi bahwa arah penyadapan untuk kepentingan melemahkan, mengendalikan hingga melumpuhkan mereka. Karena, menyangkut kebijakan strategis bahkan rahasia negara.

"Nah, kalau sudah Presiden sendiri yang disadap oleh oknum-oknum di sekitarnya, maka melumpuhkan pemerintahan hingga meruntuhkan posisi Presiden hanya soal waktu. Padahal, Presiden adalah simbol negara; marwah dan wibawanya harus dijaga dengan harga mati," tuturnya.

"Dan pelakunya tidak sekedar bertindak secara insubordinasi yang membahayakan, tapi sudah melakukan pengkhianatan terhadap kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa," sambungnya.

Untuk itu, langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan membentuk tim khusus penanganan penyadapan merupakan upaya luar biasa yang harus didukung.

"Skandal ini sudah menjadi perhatian publik dalam negeri, juga dipantau oleh media Internasional. Masyarakat Indonesia pasti mencermati perkembangan penanganan kasus ini dengan harap-harap cemas, karena menyangkut masa depan politik dan pemerintahan," kata dia.

Gus Salam menilai kinerja kepolisian dalam menuntaskan kasus dan ketegasan Presiden dalam skandal yang melibatkan orang-orang di sekitarnya menjadi titik balik strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap masa depan pemerintahan serta Membangun soliditas di internal Polri.

Baca Juga :
Dari Listyo Sigit hingga Slamet Uliandi, Ini Fakta Peran 4 Jenderal Kasus Penyadapan
Pesan Istana ke Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Prabowo: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi!
PKB dan Demokrat Kecam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Cak Imin Sebut Kurang Ajar dan AHY Nyatakan Ancaman

Artikel Asli

Komentar (0)


Lanjut baca:

thumb
Sempat Rujuk Lalu Batal, Anthony Xie Akhirnya Buka Suara Soal Keputusan Cerai dengan Audi Marissa
• 4 jam lalu
0
thumb
BMKG Rilis Peringatan Dini Curah Hujan 7-8 November 2026: Aceh Berstatus Awas Hujan Lebat
• 6 jam lalu
0
thumb
Investasi Harus Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
• 6 jam lalu
0
thumb
Timnas Padel Putri Indonesia Bikin Kejutan di Piala Dunia, Hajar Jerman dan Kini Bidik 9 Besar Dunia
• 3 jam lalu
0
thumb
RUU Perampasan Aset Bakal Tegaskan Hukuman Mati bagi Koruptor, Ini Penjelasan DPR
• 12 jam lalu
0
Berhasil disimpan.