NAIROBI -- Pendanaan adaptasi perubahan iklim bagi negara berkembang masih jauh dari kebutuhan, meskipun dampak krisis iklim terus meningkat. Di tengah proyeksi pemanasan global yang berpotensi melampaui ambang 1,5 derajat Celsius, negara-negara berkembang diperkirakan membutuhkan ratusan miliar dolar AS setiap tahun untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari dampak perubahan iklim.
Laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Adaptation Gap Report 2026: Ready? Not, yang dirilis di Nairobi, Rabu (4/11/2026), memperkirakan kebutuhan pendanaan adaptasi negara berkembang mencapai 305 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.000 triliun per tahun hingga 2035. Namun, aliran pendanaan publik internasional dari negara maju baru mencapai 28,2 miliar hingga 31,7 miliar dolar AS pada 2024, hanya meningkat sekitar 1 miliar dolar AS dibandingkan tahun sebelumnya.
- Keadilan Iklim dan Karhutla di Indonesia
- COP31 di Turki, Indonesia Dorong Kolaborasi Global untuk Percepat Aksi Iklim
- Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Kian Memburuk, Dunia Didesak Bertindak
UNEP menilai kesenjangan tersebut menunjukkan ketidaksiapan dunia menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin intensif. Kebutuhan adaptasi juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan pemanasan global yang berpotensi melampaui batas 1,5 derajat Celsius.
"Dunia belum siap beradaptasi dengan kondisi iklim saat ini, apalagi menghadapi dampak ketika pemanasan global melampaui 1,5 derajat Celsius," kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen dalam pernyataannya, Kamis (5/11/2026).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Andersen mengatakan, negara-negara perlu meningkatkan upaya untuk mewujudkan aspirasi Global Mutirão yang disepakati pada COP30, yakni melipatgandakan pendanaan adaptasi iklim hingga tiga kali lipat pada 2035. Meski demikian, peningkatan tersebut belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang.
Menjelang COP31 di Turki dan forum iklim berikutnya, Andersen mendesak negara-negara memperkuat komitmen pendanaan adaptasi. Menurut dia, pembiayaan yang lebih besar diperlukan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kerugian dan kerusakan, serta melindungi perekonomian dari dampak perubahan iklim.
Laporan UNEP menyebutkan, estimasi kebutuhan 305 miliar dolar AS per tahun pada 2035 merupakan perhitungan utama berdasarkan penilaian terhadap target pemangkasan emisi yang ditentukan sendiri (nationally determined contributions/NDC), rencana adaptasi nasional (national adaptation plans/NAP), serta pemodelan. Angka tersebut sebagian besar belum memperhitungkan kebutuhan sektor swasta. Jika kebutuhan sektor swasta turut dimasukkan, total pendanaan adaptasi diperkirakan hampir dua kali lipat lebih besar.
Sementara itu, komitmen COP30 untuk meningkatkan pendanaan adaptasi setidaknya tiga kali lipat pada 2035 diperkirakan menghasilkan aliran dana sekitar 85 miliar hingga 120 miliar dolar AS per tahun. Besarannya bergantung pada acuan yang digunakan, yakni aliran pendanaan saat ini atau target dalam Glasgow Climate Pact.
Setelah memperhitungkan inflasi, peningkatan tersebut hanya akan memenuhi sekitar 20 hingga 29 persen dari total kebutuhan pendanaan adaptasi negara berkembang pada 2035. Cakupan pendanaan diperkirakan lebih besar bagi negara-negara kurang berkembang dan negara kepulauan kecil berkembang, yakni 49 hingga 83 persen dari kebutuhan adaptasi mereka jika pendanaan untuk kedua kelompok meningkat tiga kali lipat.
UNEP juga mencatat sejumlah perkembangan positif, meski peningkatannya masih jauh dari kebutuhan. Target Glasgow Climate Pact untuk menggandakan pendanaan adaptasi dari tingkat 2019 menjadi 40 miliar dolar AS pada 2025 masih berpeluang tercapai.
Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) diperkirakan telah meningkatkan pembiayaan adaptasi secara signifikan pada 2025. Namun, pencapaian target tersebut juga bergantung pada pendanaan mitra pembangunan bilateral, terutama di tengah penurunan bantuan pembangunan resmi (ODA).
Pendanaan antarsesama negara berkembang juga meningkat. Kontribusi melalui MDBs dan kerja sama langsung Selatan-Selatan (South-South cooperation) naik dari 3,8 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 9,6 miliar dolar AS pada 2024.
Aliran pendanaan swasta turut bertumbuh. Namun, sebagian besar pembiayaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan adaptasi sektor swasta sendiri atau pada akhirnya dibayar oleh negara berkembang. UNEP memperkirakan pendanaan swasta hanya dapat mengurangi kesenjangan pembiayaan untuk kegiatan adaptasi yang berorientasi pada kepentingan publik sekitar 15 hingga 20 persen.
UNEP menegaskan, peningkatan pendanaan saja tidak cukup untuk mempercepat adaptasi iklim. Kemampuan kelembagaan juga diperlukan agar prioritas adaptasi yang telah dirumuskan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata.
Sejumlah negara telah memperkuat kapasitas tersebut melalui penerapan undang-undang kerangka perubahan iklim, pembentukan platform pembelajaran kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor dan tingkat pemerintahan, serta mekanisme khusus untuk memobilisasi dan mengelola pendanaan iklim.
Di sisi lain, lemahnya mitigasi dan adaptasi menyebabkan kerugian serta kerusakan akibat perubahan iklim terus membesar. Dampak tersebut bahkan tetap dapat terjadi meskipun langkah-langkah adaptasi telah dilakukan.
Laporan UNEP menemukan, pendanaan untuk menangani kerugian dan kerusakan (loss and damage) masih jauh dari kebutuhan. Prosedur yang rumit serta keterbatasan kapasitas juga menyulitkan negara dan masyarakat terdampak mengakses bantuan.
Kondisi tersebut terlihat pada putaran pertama pendanaan melalui Fund for Responding to Loss and Damage. Permintaan pembiayaan yang diajukan mencapai 2,8 miliar dolar AS, jauh melampaui alokasi awal dana yang hanya sebesar 342 juta dolar AS.
Besarnya permintaan tersebut menunjukkan kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi. Namun, UNEP menyatakan kesenjangan pendanaan global untuk menangani kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim hingga kini belum dapat diketahui secara pasti.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, UNEP menilai diperlukan penguatan kapasitas penilaian dampak, dukungan finansial dan teknis yang memadai serta dapat diprediksi, penyederhanaan prosedur akses pendanaan, dan pelibatan masyarakat terdampak dalam menentukan langkah penanganan.
Laporan tersebut menekankan percepatan adaptasi semakin mendesak ketika dunia bergerak menuju pemanasan global yang melampaui 1,5 derajat Celsius. Tanpa peningkatan pendanaan, kapasitas kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan yang efektif, negara-negara berkembang akan semakin kesulitan melindungi masyarakat dan perekonomian dari dampak krisis iklim.
Komentar (0)