Pantau - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Online Payment untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Peluncuran sistem pembayaran digital tersebut berlangsung dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY 2026 yang digelar di Kepatihan Yogyakarta, Kamis.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan penerapan KKI Online Payment diharapkan dapat mempercepat proses pembayaran pemerintah sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
"Sistem ini diharapkan tidak sekadar mempercepat proses pembayaran, tetapi juga memperkuat transparansi, pengendalian dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Menurut Sultan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dikelola, tetapi juga oleh ketepatan penggunaan setiap rupiah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah harus disertai penguatan integritas, tanggung jawab, serta komitmen aparatur pemerintah terhadap tata kelola yang baik.
Sultan Tekankan Empat Nilai dalam Digitalisasi Keuangan DaerahSri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan bahwa transformasi digital dalam pemerintahan harus tetap berlandaskan nilai-nilai tata, titi, tatas, dan wiguna sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran publik.
"Tata menekankan keteraturan sistem dan prosedur, titi mencerminkan ketelitian serta integritas, tatas berarti menuntaskan pekerjaan secara konsisten, sedangkan wiguna memastikan setiap kebijakan dan belanja memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Sultan.
Nilai tata menekankan pentingnya keteraturan sistem dan prosedur agar setiap proses administrasi serta transaksi keuangan pemerintah berjalan tertib dan terstruktur.
Sementara itu, nilai titi mencerminkan ketelitian dan integritas aparatur dalam memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab.
Adapun tatas menekankan konsistensi dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan wiguna mengarahkan setiap kebijakan dan pengeluaran pemerintah agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Sultan juga menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan program TP2DD tidak boleh hanya berfokus pada tingkat penggunaan teknologi digital dalam transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, evaluasi harus mencakup efisiensi administrasi, peningkatan kualitas akuntabilitas belanja pemerintah, kontribusi terhadap pelayanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah.
"Implementasi KKI Online Payment hendaknya menjadi awal pembaruan yang konsisten. Setelah hari ini, tanggung jawab kita adalah memastikan sistem bekerja, hambatan diselesaikan, dan manfaatnya dapat dibuktikan," ujar Sri Sultan.
Ia menekankan bahwa peluncuran KKI Online Payment bukan merupakan tujuan akhir digitalisasi, melainkan langkah awal yang harus diikuti penerapan sistem secara berkelanjutan dan penyelesaian berbagai hambatan operasional.
Digitalisasi Transaksi Diharapkan Perkuat Ekonomi DaerahSelain mendorong digitalisasi belanja pemerintah, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti pentingnya memperluas elektronifikasi penerimaan daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah.
Menurut Sultan, ketepatan waktu dan ketertiban pembayaran pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran arus kas pelaku usaha lokal yang melakukan transaksi dengan pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sinergi antara TP2DD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu diperkuat guna mendukung efisiensi aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan ketangguhan perekonomian daerah.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan mampu memastikan digitalisasi transaksi pemerintah tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
Bank Indonesia Dorong Sinergi Percepatan Transaksi DigitalKepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengatakan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Sudibyo, berbagai inovasi sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kemudahan transaksi sekaligus memperkuat transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran.
Pengembangan sistem pembayaran digital juga diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah serta memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui proses transaksi yang lebih mudah dan efisien.
"Terkait dengan KKI Online Payment yang hari ini diluncurkan, pada intinya semuanya dalam rangka memberikan kemudahan transaksi secara digital di daerah," kata Sudibyo.
Bank Indonesia menilai sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di lingkungan pemerintah daerah.
Peluncuran KKI Online Payment menjadi salah satu langkah Pemda DIY dalam memperkuat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dengan mengutamakan efisiensi transaksi, transparansi anggaran, akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan manfaat pelayanan publik bagi masyarakat.
Komentar (0)