jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aplikasi Majapahit Digital (Majadigi) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong menjadi platform pelayanan publik terpadu yang mampu memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Saifudin Zuhri, S.H.I., menilai transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi. Pemerintah harus memastikan teknologi tersebut benar-benar memudahkan masyarakat mengakses pelayanan, menyampaikan aspirasi, hingga memantau penyelesaian pengaduan.
BACA JUGA: Kabel Semrawut di Gresik Ancam Keselamatan, DPRD Desak Provider Gunakan Tiang Bersama
“Jangan sampai kita hanya bangga memiliki aplikasi digital, tetapi masyarakat masih kesulitan menyampaikan keluhan dan tidak tahu ke mana harus mengadu. Yang paling penting bukan sekadar masyarakat bisa mengirim laporan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan laporan itu diterima, diproses, dan diselesaikan,” kata Saifudin, Kamis (5/11).
Menurut Saifudin, Pemprov Jatim dapat belajar dari aplikasi Sapawarga milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan JAKI (Jakarta Kini) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua platform tersebut dinilai bisa menjadi referensi dalam membangun layanan publik digital yang interaktif dan responsif.
BACA JUGA: Gerindra Jatim Bantah Intervensi Kasus 3 Anggota DPRD Ditangkap karena Pesta Narkoba
Melalui kedua aplikasi tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus memantau perkembangan laporan hingga memperoleh respons dari instansi terkait.
“Jawa Timur sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Wilayah kita luas, terdiri dari 38 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pelayanan publik yang beragam. Karena itu, Majadigi harus menjadi aplikasi yang mampu menghubungkan masyarakat dengan seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.
BACA JUGA: Response Time Damkar Gresik 59 Menit, DPRD Dorong Penambahan Pos Pemadam
Saifudin yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim itu mengusulkan sejumlah fitur prioritas dalam pengembangan Majadigi. Salah satunya kanal Aduan Warga yang memungkinkan masyarakat melaporkan persoalan pelayanan publik dengan menyertakan foto, video, lokasi, serta deskripsi permasalahan.
Fitur pelacakan atau tracking aduan juga dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui tahapan penanganan laporan, mulai dari diterima, diverifikasi, diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD), diproses, hingga dinyatakan selesai.
"Integrasi antar-OPD dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi hal penting. Sistem harus mampu meneruskan laporan secara otomatis kepada instansi yang berwenang sehingga masyarakat tidak perlu kebingungan mencari pihak yang harus bertanggung jawab," jelasnya.
Selain itu, Saifudin meminta adanya standar waktu pelayanan atau Service Level Agreement (SLA). Setiap pengaduan harus memiliki target waktu respons dan penyelesaian yang terukur.
Dia mencontohkan, konfirmasi penerimaan laporan dapat ditargetkan maksimal 1 x 24 jam kerja, sedangkan waktu penyelesaian disesuaikan dengan tingkat urgensi dan jenis persoalan.
Saifudin juga menekankan perlunya bukti penyelesaian serta ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kualitas penanganan aduan.
“Jangan sampai laporan masyarakat hanya berubah status menjadi selesai di dalam sistem, tetapi faktanya persoalan di lapangan belum selesai. Harus ada bukti tindak lanjut dan masyarakat berhak memberikan penilaian,” ucapnya.
Saifudin menegaskan keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari jumlah aplikasi, unduhan, atau banyaknya fitur yang tersedia.
Indikator utama harus mencerminkan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari kemudahan mengakses pelayanan, kecepatan pemerintah merespons persoalan, hingga jumlah pengaduan yang benar-benar diselesaikan.
Karena itu, dia mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan Majadigi.
Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup jumlah pengguna aktif, layanan yang telah terintegrasi, tingkat pemanfaatan aplikasi, jumlah pengaduan masuk, persentase penyelesaian, hingga rata-rata waktu respons pemerintah.
“Pertanyaan kita sederhana: berapa banyak masyarakat yang sudah menggunakan Majadigi? Berapa banyak pengaduan yang masuk? Berapa yang ditindaklanjuti? Berapa yang benar-benar selesai? Dan berapa lama rata-rata pemerintah merespons laporan masyarakat? Ini harus menjadi indikator kinerja yang bisa dievaluasi bersama,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan pengembangan Majadigi harus memperhatikan kemudahan penggunaan. Tampilan aplikasi perlu sederhana, ringan, dan mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga desa, lansia, serta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
“Teknologi itu seharusnya mendekatkan pelayanan kepada rakyat, bukan justru membuat rakyat semakin sulit mengakses pemerintah. Jangan sampai masyarakat harus mengunduh banyak aplikasi untuk mengurus berbagai kebutuhan. Cukup satu pintu, satu akses, dan ada kepastian pelayanan,” jelasnya.
Saifudin berharap Majadigi dapat menjadi wajah pemerintahan digital Jawa Timur yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Prinsipnya, rakyat tidak hanya ingin didengar, tetapi juga ingin mendapatkan jawaban dan solusi. Pemerintah harus hadir bukan hanya ketika membuat kebijakan, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi persoalan sehari-hari. Majadigi harus menjadi jembatan antara suara rakyat dan tindakan nyata pemerintah,” pungkasnya. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Komentar (0)