Grid.ID - Rencana Dedi Mulyadi kuliahkan 1.000 anak miskin Jabar untuk kuliah di ITB kini menjadi sorotan. Berikut skema beasiswanya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memiliki rencana untuk mengalokasikan beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga tidak mampu agar dapat menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyusun konsep program tersebut. Inisiatif ini bertujuan memperluas kesempatan bagi anak-anak dari kalangan ekonomi bawah untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM menilai pendidikan merupakan salah satu upaya penting untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah, para orang tua diharapkan tidak lagi terbebani hingga harus menjual harta maupun aset berharga demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
"Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang seribu anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya," ujar KDM, Rabu (4/11/2026), dikutip dari TribunJabar.id.
Tak hanya menyiapkan beasiswa bagi 1.000 calon mahasiswa ITB, KDM juga berencana memberikan bantuan pendidikan kepada 10 lulusan terbaik jenjang S1 ITB untuk melanjutkan studi ke tingkat magister (S2). Selain itu, sebanyak 10 lulusan terbaik program S2 juga akan memperoleh beasiswa guna meneruskan pendidikan ke jenjang doktoral (S3).
Dedi menjelaskan, pemilihan program studi bagi para penerima beasiswa nantinya akan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan pembangunan di Jawa Barat. Fokus utamanya adalah bidang keilmuan yang mendukung kemajuan, pertumbuhan, serta pengembangan teknologi.
"Jurusannya (penerima beasiswa) yang memiliki relevansi dengan pertumbuhan dan teknokrasi pembangunan di Jabar," katanya.
Selain sektor pendidikan, Dedi Mulyadi atau KDM turut menggagas program perlindungan sosial berupa penyediaan asuransi kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi 5,4 juta penduduk Jawa Barat pada 2027.
Meski demikian, realisasi program tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. KDM berharap kapasitas fiskal Pemprov Jabar pada 2027 semakin membaik sehingga rencana pemberian perlindungan bagi jutaan warga tersebut dapat terlaksana.
"Tahun 2027, semoga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan," katanya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Luncurkan Program Jabar Merawat, Warga Bisa Laporkan Keluhan Pelayanan Rumah Sakit
Pemerintah, kata KDM, memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatan dan pendidikan. KDM tidak ingin masyarakat kehilangan hasil kerja bertahun-tahun hanya untuk membayar pengobatan atau terpaksa menjual aset demi menyekolahkan anak.
"Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk menyekolahkan anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara," ucapnya.
Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan anggaran belanja daerah dengan total mencapai Rp27,58 triliun.
Dari keseluruhan anggaran tersebut, sektor pendidikan memperoleh porsi terbesar, yakni 34,42 persen. Selanjutnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur ditetapkan sebesar 29,49 persen, sedangkan sektor kesehatan mendapatkan alokasi 9,47 persen.
Anggaran pendidikan yang cukup besar tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan, membenahi fasilitas dan infrastruktur sekolah, serta mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan para tenaga pendidik.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi Jabar Merawat yang terintegrasi dengan platform Sapa Warga. Layanan ini disediakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan apabila menghadapi hambatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa pembentukan aplikasi tersebut dilatarbelakangi masih adanya laporan dan ketidakpuasan warga terhadap layanan di 86 rumah sakit yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, baik yang berada di Jawa Barat maupun Jakarta.
"Kami paham bahwa kerjasama Pemprov Jabar dan Pemkab dan Pemkot se-Provinsi Jawa Barat dalam upaya melayani masyarakat di 86 rumah sakit di Provinsi Jawa Barat dan di Jakarta pasti dalam pelaksanaannya kami melihat masih ada keluhan, masih ada masalah-masalah yang dihadapi," ujar Dedi dikutip dari Instagram pribadinya.
Melalui aplikasi tersebut, kata dia, warga bisa menyampaikan keluhan jika mengalami hambatan pelayanan, baik sebelum maupun saat menjalani perawatan di rumah sakit.
"Untuk itu agar warga mendapat kemudahan layanan dan apabila menghadapi masalah bisa mencari tempat mengadu untuk menyelesaikan masalah tersebut saat akan dirawat atau sedang dirawat," tegas Dedi.
Dedi menjelaskan, aplikasi Jabar Merawat juga menampung laporan warga yang mengalami penolakan dari rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Baca Juga: Viral Kisah Kakek dan Cucu di Tasikmalaya yang Tinggal di Gubuk Reyot, Dedi Mulyadi Turun Tangan Lakukan ini
"Aplikasi Jabar Merawat di Sapa Warga ini adalah tempat untuk menyampaikan keluhan ketika ada layanan rumah sakit yang sudah kerjasama tapi masih menghadapi hambatan bahkan ditolak," katanya.
Mantan Bupati Purwakarta itu berharap, aplikasi tersebut dapat memudahkan seluruh warga Jawa Barat, termasuk yang sedang berada di Jakarta dalam mendapatkan layanan kesehatan.
"Dan ini cara kami untuk memberikan kemudahan bagi seluruh warga Jawa Barat baik yang berada di Provinsi Jawa Barat maupun yang berada di Jakarta," kata Dedi. (*)
Artikel Asli
Komentar (0)