Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, turun langsung meninjau banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Selasa (3/11/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat penanganan darurat bagi warga terdampak.
Hujan lebat sejak Sabtu malam (31/10/2026) merendam 21 gampong di lima kecamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sekitar 4.500 KK (15.000 jiwa) terdampak. Meski infrastruktur seperti jalan, tanggul, dan sekolah rusak, dipastikan tidak ada korban jiwa.
Mendengar kabar tersebut, Tito langsung menuju Pidie Jaya menyusul tim Posko Nasional Satgas PRR dipimpin Kepala Posko, Wahyu Bintono Hari Bawono. Tito mengatakan pihaknya terus bekerja semaksimal mungkin dan tanggap dengan kondisi yang terjadi di Pidie Jaya.
"Kami terus bekerja semaksimal mungkin, termasuk juga yang ke daerah Pidie Jaya ini. Karena kemarin saya mendapatkan informasi Pidie Jaya kena [banjir susulan] saya langsung berangkat," kata Tito.
Dalam peninjauan bersama Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua DPRA Zulfadhli, dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Tito meminta Kementerian PU segera membangun tanggul penahan banjir. Selain itu, pengerjaan normalisasi di 137 titik sungai di Aceh, Sumut, dan Sumbar diusulkan bekerja sama dengan pihak ketiga.
Lewat skema kemitraan dengan pihak ketiga, material sedimen pasir dan batu dapat dijual untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Sungai cepat normal menjelang puncak musim hujan lebat agar tidak banjir, hasilnya bisa menjadi tambahan PAD," ujar Tito.
Tito menegaskan Pemda boleh menetapkan kembali status tanggap darurat sesuai UU No. 24/2007 dan PP No. 21/2008. Langkah ini memberi kemudahan alokasi dana Belanja Tidak Terduga (BTT) serta pengadaan barang dan jasa.
"Di Aceh, Sumatera Utara bagian timur, Sumatera Barat itu curah hujan masih tinggi terus, bahkan di musim kemarau kemarin juga tinggi, sehingga mengakibatkan banjir lagi banjir lagi," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Mendagri akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan penetapan status darurat bagi pemerintah daerah.
Selain peninjauan, Satgas PRR menyerahkan bantuan 1 unit armada water supply untuk Pidie Jaya, 9 unit pompa air untuk Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Utara, serta dana operasional Rp200 juta untuk Desa Dayah Usen dan Desa Alue Keutapang beserta paket sembako dan logistik.
Tito juga meminta pembaruan Rencana Induk PRR dengan pemetaan Zona Rawan Bencana (ZRB) yang melarang pemukiman warga di area berisiko. Pembenahan jangka panjang meliputi pembangunan tanggul, pintu air, pompa, pendalaman muara sungai, rehabilitasi hutan hulu, serta pembuatan sabo dam dan kolam retensi.
Komentar (0)