Di sejumlah daerah, pengeluaran untuk transportasi bahkan disebut dapat mencapai 20 persen hingga 30 persen dari upah minimum regional (UMR).
IDXChannel - Biaya untuk bepergian dari rumah ke tempat kerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari ternyata cukup besar menggerus penghasilan masyarakat.
Di sejumlah daerah, pengeluaran untuk transportasi bahkan disebut dapat mencapai 20 persen hingga 30 persen dari upah minimum regional (UMR).
Direktur Eksekutif ViriyaENB, Susanti Sitorus, menyoroti persoalan tersebut dalam peluncuran platform E-Bus Hub di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, turut menunjukkan pentingnya pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dan mudah diakses.
Susanti mengungkapkan, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem transportasi publik terpadu. Akibatnya, masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Kondisi itu tidak hanya membuat pengeluaran transportasi membengkak, tetapi juga menyita waktu karena masyarakat harus menghadapi kemacetan.
“Data BPS menunjukkan ya, sampai 20 persen sampai 30 persen UMR masyarakat itu habis untuk biaya transportasi. Nah, ini kan akan menggerogoti terus ya kemampuan ekonomi dan tentu saja banyak waktu juga yang habis di jalanan karena kita terjebak macet dan sebagainya,” ujar Susanti.
Ia menilai pengembangan transportasi publik, termasuk layanan bus, perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan layanan transportasi.
Menurut Susanti, persoalan anggaran memang menjadi salah satu tantangan. Namun, pemerintah daerah perlu didukung untuk menemukan model bisnis yang memungkinkan layanan transportasi publik berjalan secara berkelanjutan.
Ia juga mencontohkan kondisi di Bali yang sempat mengalami antrean panjang ketika masyarakat menghadapi persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Ketergantungan pada kendaraan pribadi dan BBM membuat mobilitas masyarakat ikut terganggu ketika pasokan tidak lancar.
Susanti menilai pengembangan transportasi publik tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan kendaraan listrik. Ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai juga harus menjadi bagian dari strategi mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Strateginya bukan hanya mengelektrifikasi kendaraan, tetapi juga mempercepat ketersediaan transportasi publik,” katanya.
Selain persoalan biaya dan ketersediaan layanan, Susanti mengingatkan bahwa peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Kebiasaan menggunakan motor untuk bepergian ke mana saja tidak bisa begitu saja berubah hanya dengan menghadirkan armada bus.
Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat sejak awal. Karena itu, informasi mengenai transportasi publik yang tersedia di setiap daerah juga perlu dibuka seluas mungkin.
Susanti berharap platform E-Bus Hub yang dikembangkan ITDP bersama Kementerian Perhubungan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Melalui platform itu, publik juga bisa mengetahui perkembangan transportasi publik di daerahnya dan mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih baik.
Tak hanya soal ketersediaan, ia turut menekankan pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pengembangan transportasi publik. Menurutnya, fasilitas yang dirancang agar dapat digunakan oleh penyandang disabilitas pada akhirnya akan membuat layanan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
“Prinsip kami adalah kalau aksesnya oke buat mereka, pasti oke bagi semua,” ujar Susanti.
Dengan demikian, pengembangan transportasi publik perlu memperhatikan lebih dari sekadar jumlah armada. Keterjangkauan biaya, kemudahan akses, serta perubahan kebiasaan masyarakat juga menjadi bagian penting agar angkutan umum benar-benar bisa menjadi pilihan untuk mobilitas sehari-hari. (Febrina Ratna Iskana)
Komentar (0)