JPU Nilai Keterangan Terdakwa Bangun Paulus Kontradiktif, Siapkan Tuntutan

jpnn.com, JAKARTA - Terdakwa dugaan pemerasan Bangun Paulus Tudungta kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).

Kali ini majelis hakim mendengarkan keterangan terdakwa yang menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap fakta perkara tersebut.

BACA JUGA: Jaksa Nilai Keterangan Saksi Tak Berkaitan dengan Pokok Perkara Kasus Bangun Paulus

Dalam persidangan, sejumlah keterangan Bangun Paulus menjadi sorotan karena dinilai berbeda dengan fakta yang sebelumnya terungkap melalui keterangan saksi, termasuk saksi korban Vincent Leo Carlius. Perbedaan tersebut mencakup dugaan adanya kekerasan hingga persoalan nominal uang yang diminta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Saputra menyoroti adanya ketidaksesuaian antara keterangan terdakwa dengan keterangan para saksi.

BACA JUGA: Uang Rp50 Juta dan Barang Bukti Dipertanyakan di Sidang Bangun Paulus

Bahkan, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan pihak terdakwa juga dinilai menyisakan kejanggalan, terutama terkait nominal permintaan uang.

Salah satu perbedaan mencolok menyangkut unsur kekerasan. Vincent selaku saksi korban sebelumnya menyampaikan adanya tindakan kekerasan, sementara terdakwa membantah tudingan tersebut.

BACA JUGA: Pakar Apresiasi Langkah Jaksa Kerahkan Ratusan Saksi demi Bongkar Tuntas TPPU Febrie

"Kalau dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang tentu bertradiktif ya, berbeda dengan keterangan saksi-saksi, dan nanti semuanya kami simpulkan dalam tuntutan," ujar Andri seusai sidang.

Keanehan lainnya muncul dari keterangan saksi Ari dan Philip mengenai nominal uang. Ari menyebut permintaan uang awalnya sebesar Rp50 juta, kemudian turun menjadi Rp30 juta. Sementara Philip menyebut angka Rp300 juta. Perbedaan nominal tersebut turut menjadi perhatian dalam persidangan.

Selain itu, persoalan uang Rp50 juta yang disebut-sebut hendak dikembalikan terdakwa kepada korban juga menjadi pembahasan. Namun, upaya pengembalian tersebut diklaim tidak terlaksana karena pihak korban menolak menerima uang tersebut.

JPU Andri Saputra menegaskan bahwa perkara yang menjerat Bangun Paulus merupakan perkara pidana, bukan sengketa perdata.

Menurutnya, pengembalian uang seharusnya memiliki kejelasan dalam proses hukum, termasuk melalui penyitaan agar nantinya dapat dipertimbangkan dalam tuntutan dan putusan pengadilan.

"Perkara ini diproses melalui jalur pidana, bukan perdata," tegas Andri.

Saat ini tim JPU tengah menyusun surat tuntutan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, alat bukti, serta dokumen pendukung, termasuk bukti percakapan elektronik. Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan tuntutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis, tanggal 12 November mendatang. (rhs/jpnn)